Strategi Komunikasi Pimpinan Meraih Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat

Abstract

Strategi pimpinan Kantor Kementerian Hukum dan Ham Nusa Tenggara Barat dalam upaya meraih predikat wilayah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Wilayah Bebas Korupsi Menurut Permen PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah, Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayanin merupakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif Interpretatif dengan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Metode Observasi, Wawancara, dan dokumentasi, dengan hasil penelitian yaitu Bentuk strategi Komunikasi Pimpinan Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanin Pada Kanwil Kemenkuham Nusa Tenggara Barat adalah komunikasi Internal dengan melaksanakan Sosialisasi dan edukasi, Pencanangan pembangunan Zona Integritas, Pembentukan tim Zona Integritas,Monitoring dan evaluasi dan Komunikasi Eksternal yaitu Publikasi dan diseminasi informasi, Pengaduan masyarakat, Keterlibatan masyarakat. Kendala yang dihadapi untuk memperoleh Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanin Pada Kanwil Kemenkuham Nusa Tenggara Barat yaitu Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung, Kurangnya Sumber Daya, Resistensi dari Internal, Tidak jelasan Aturan dan Prosedur dan Tekanan Eksternal. Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanin Zona Integritas Pada Kanwil Kemenkuham Nusa Tenggara Barat yaitu Pencanangan Zona Integritas, Penanda-tanganan Komitmen, Pelatihan dan Pengembangan, Pengawasan dan Evaluasi, dan Penggunaan Teknologi