MODEL KOMUNIKASI PADA PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Authors

  • I Putu Mega Permana Magister S2 Ilmu Komunikasi Hindu Institut Ágama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Keywords:

Model komunikasi SMCR, , Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) merumuskan Model Komunikasi Pada Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, (2) mengidentifikasi hambatan-hambatan komunikasi pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan (3) menemukan strategi komunikasi petugas penerbitan guna mengatasi hambatan-hambatan komunikasi  pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.Penelitian dilakukan pada tahun 2024. Populasi adalah anggota seksi pelayanan administrasi Direktorat Intelijen Keamanan di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan pemohon penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Sampel ditarik menggunakan teknik Teknik Purposive Sampling. Penelitian menggunakan metodologi penelitian pendekatan kualitatif dengan paradigma intepretatif.Hasil penelitian menujukkan : (1) model komunikasi yang berhasil dirumuskan pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat disimpulkan adalah model komunikasi SMCR yang dikemukakan oleh David Kenneth Berlo, (2) hambatan-hambatan komunikasi pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu hambatan komunikasi teknis, hambatan komunikasi manusiawi dan hambatan komunikasi semantik, (3) strategi komunikasi petugas penerbitan guna mengatasi hambatan-hambatan komunikasi pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu strategi komunikasi langsung dan strategi komunikasi tidak langsung.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ardianto, Elvinaro, et al. 2007. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Edisi 1 Cetakan Ke-1.Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Fiqri, R. 2023. Model Komunikasi Interpersonal Pegawai Di Kantor Camat Kecamatan Kuok Dalam Memberikan Pelayanan Publik (Skripsi). Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarim Kasim.

Muhfizar, dkk. 2021. Pengantar Manajemen (teori dan konsep). Edisi 1 Cetakan Ke-1. Bandung: CV.Media Sains Indonesia.

Ombudsman.go.id. 01 Februari 2021. Ombudsman: Kepolisian Paling Banyak Dilaporkan Sepanjang 2020. Diakses pada 17 November 2023, dari https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-kepolisian-paling-banyak-dilaporkan-sepanjang-2020.

Ombudsman.go.id. 23 Mei 2021. Apa Kabar Pelayanan Publik Polri ?. Diakses pada 2 Oktober 2023, dari https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel---apa-kabar-pelayanan-publik-polri-.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Permenpan RBP No. 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan.

Permenpan RBP No. 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Prabowo, H. 2022. Inovasi Pelayanan Publik Pada Organisasi Publik. Cetakan Ke-1.Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.

Ruliana, P. 2021. Teori Komunikasi. Edisi 1 Cetakan Ke-2.Depok:PT.Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2021. Metodologi Penelitian Komunikasi. Edisi 1 Cetakan Ke-1. Bandung:Cv.Alfabeta.

Suriarta, I K. 2021. ”Komunikasi Interpersonal Dalam Pelayanan Publik Pada Pembuatan Surat Ijin Mengemudi di Kepolisian Resort Lombok Barat”. (Tesis). Mataram: Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

Tim Penyusun. 2022. Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis. Edisi 1 Cetakan ke-2. Malang:Media Nusa Creative.

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Wahyudi, A. 2010. Urgensi Komunikasi dalam menunjang efektifitas pelayanan publik. Naskah diolah kembali dari Karya Tulis ilmiah (Individu) dan pernah dipresentasikan pada Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Gel.VIII 2010 di Pusbindiklat Peneliti LIPI. Bogor 31 Mei 2010.

Wibowo. 2013.Perilaku Dalam Organisasi. Edisi 1 Cetakan ke-1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Vol 5 No 1:3899-3906. Model-model komunikasi linier.

Vol. 6 No. 4: 6736-6752. Optimalisasi Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polda Jawa Barat.

, Volume 3 No. 4:22-35. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Bagian Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Polres Kerinci.

Volume 2 No. 5:1-11. Analisis Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dan Dampak Terhadap Masyarakat Di Kepolisian Resort Minahasa Utara.

, Volume 2 Nomor 1:41-45. Akomodasi Komunikasi.

, Volume 01 Nomor 01:1-8. Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya.

Downloads

Published

2024-05-15

How to Cite

I Putu Mega Permana. (2024). MODEL KOMUNIKASI PADA PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(2), 2260–2275. Retrieved from https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/251

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.