THE FUTURE OF VILLAGE DEVELOPMENT IN THE HANDS OF NEW LEADERS
Keywords:
Village Development,, Village Law, Government PolicyAbstract
In this article, we explore the future vision of village development on the transition of power. How is the concept of "developing rural areas" in the hands of the new leader. This concept is important for developing close relationships between villages and cities, as well as between adjacent villages. By adopting this paradigm shift, the hope is that villages will no longer only be objects of development, but become subjects of independent and competitive development. This means that villages are expected to take an active role in managing their own potential and local wisdom, as well as being an example for other villages in Indonesia in achieving the nation's ideals.
Downloads
References
Ananda, I. W. W. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Mustika Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu. In KINDAI (Vol. 17, Issue 1, pp. 32–43). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia. https://doi.org/10.35972/kindai.v17i1.556
Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. In Technomedia Journal (Vol. 6, Issue 2, pp. 197–211). iLearning Journal Center. https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733
Asyiawati, Y., Hindersah, H., & Putri, Y. Y. (2021). Identifikasi Partsipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan (Studi Kasus : Desa Ketapang Indah - Kecamatan Singkil Utara). In ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 9, Issue 1). Universitas Islam Bandung (Unisba). https://doi.org/10.29313/ethos.v9i1.6444
Diansari, R. E. (2020). Analisis Implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Metode Logic Model (Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Tahun 2016). In Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen (Vol. 14, Issue 2). Universitas PGRI Yogyakarta. https://doi.org/10.31316/akmenika.v14i2.1007
Handoko, E. Y., Yuwono, Y., & Tucunan, K. P. (2021). Pemetaan Desa Menggunakan Metode Partisipatif untuk Pembangunan Desa dan Kawasan (Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur). In SEWAGATI (Vol. 5, Issue 1, p. 30). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS. https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8006
Hariyanto, Y. (2021). PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. In Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora (Vol. 12, Issue 1, p. 24). Tanjungpura University. https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323
Hasrat, A. S. (2008). Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah. Jurnal Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–24.
Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) di Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. In JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK) (Vol. 5, Issue 2, p. 95). Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i2.1885
Herdiana, D. (2020). URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERIHAL PEMBANGUNAN DESA. In Jurnal Hukum & Pembangunan (Vol. 50, Issue 1, p. 245). Jurnal Hukum dan Pembangunan. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2493
Huda, N. (2015). Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi”. Setara Press.
Katili, A. Y. (2020). FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN GERAKAN PEMBANGUNAN DESA (GERBANG DESA) MELALUI PROGRAM INFRASTRUKTUR. In Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik (Vol. 3, Issue 2, pp. 95–102). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo. https://doi.org/10.37606/publik.v3i2.72
Khoeriyah, E. (2020). KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA CIDOKOM. In EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Vol. 7, Issue 2, pp. 102–114). LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11331
Polyando, P. (2020). Jalan Tengah Desentralisasi Bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan Di Indonesia. Kencana.
Rahmasari, B. (2020). Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi (Vol. 3, Issue 2, pp. 117–132). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4063
Rahmawati, R. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYETARAAN GENDER DAN PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA. In Journal PPS UNISTI (Vol. 2, Issue 2, pp. 16–35). Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti. https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.22
Rohmah, Z. M., & Biduri, S. (2023). Factors Influencing Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes from a Student Perspective (Study on Accounting Students at Muhammadiyah University of Sidoarjo). Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. https://doi.org/10.21070/ups.844
Sakti, L. P. (2021). LOGIKA ELITE DESA DALAM PRAKTIK PEMBANGUNAN DESA WISATA PUJON KIDUL. In Jurnal Pariwisata (Vol. 8, Issue 1, pp. 32–42). Universitas Bina Sarana Informatika. https://doi.org/10.31294/par.v8i1.8943
Saputra, A. (2021). KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DESA. Center for Open Science. https://doi.org/10.31219/osf.io/vpkjs
Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(9), 1689–1699.
Suwandi, & Rostyaningsih, D. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Journal of Public Policy and Management Review, 1(2), 261–270.
Umam, C., Pangesti, F. S. P., & Yuslistyari, E. I. (2020). PEMBERDAYAAN POKDARWIS TAZGK DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KADUENGANG. In Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat (Vol. 1, Issue 1, p. 17). Universitas Padjadjaran. https://doi.org/10.24198/sawala.v1i1.25838
Ummi, U. N., & Khaidir, A. (2020). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM DEMOKRASI PEMBANGUNAN DESA. In Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) (pp. 58–66). Universitas Negeri Padang. https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.59
Wakhid, A. A. (2011). Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. Jurnal TAPIs, 7(2), 125–146. http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/100
Wiharjokusumo, P. (2020). KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA EKOWISATA DAN PARIWISATA DI INDONESIA. In Jurnal Ilmiah Akomodasi Agung (Vol. 7, Issue 2). Akademi Pariwisata dan Perhotelan Darma Agung. https://doi.org/10.51827/jiaa.v7i2.50
Yudiardi, D., & Ridwan, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Kewedanaan Bayongbong Kabupaten Garut. In Jurnal Publik (Vol. 12, Issue 2, pp. 27–36). Universitas Garut. https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v12i2.5
Yulianto, Y., Meilinda, S. D., Fahmi, T., Hidayati, D. A., & Inayah, A. (2021). Pemetaan Potensi Desa-Prukades dan Pendampingan Peningkatan Kapasitas BUMDES di Pekon Sukabanjar, Lumbok Seminung, Lampung Barat. In Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat (Vol. 2, Issue 1, p. 1). Universitas Padjadjaran. https://doi.org/10.24198/sawala.v2i1.28476
.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 dhanny Septimawan Sutopo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
