PELAYANAN ADMINITRASI DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVENSI SULAWESI SELATAN
Keywords:
Pelayanan administrasi, DPTSP, Sulawesi SelatanAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan atminitrasi pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTST) provensi sulawesi Selatan melalui persfektif pengguna layanan. Pelayanan terpadu satu pintu merupakan kebijakan srategis pemerintah daerah dalam menyederhanakan birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta meningkatkan keterjangkauan layanan publik. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan yang berkaitan dengan keterbatasan sumbe daya aparatu, sistem digital yang belum optimal, serta pemahaman masyarakat terhadap prosedur atministasi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman holistik mengenai realitas pelayanan, pengalaman pemohon, serta dinamika internal lembaga penyedia layanan. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan pemohon perizinan, staf front offive, dan pejabat pelaksana tekni, serta observasi langsug terhadap proses pelayanan di kantor DPTSP. Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap regulasi, standar operasional prosedur (SOP), dan pedoman pelayanan yang menjadi landasan pelaksanaan kebijaksaan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hasil penelitan menunjukan bahwa DPTST telah menyediakan layanan atminitrasi yang relatif lebih terstrukturdibandikan model pelayanan konfensional, terutama dalam aspek kepastian persyaratan, transparansi tahapan dan pengarsipan dokumen secara digital. Namun demikian, masih terdapat kelemahan siknifikan, seperti waktu tunggu yang tidak konsisten, keterlambatan verifikasi berkas, serta rendahnya literasi digital masyarakat pengguna layanan. Selain itu, ditemukan kesenjangan komunikasi antara petugas pelayanan dengan pemohon, khususnya pada jenis perizinan yang memiliki persyaratan teknis. Hambatan ini diperpara oleh keterbatasan koordinasi antar-unit teknis yang berwenang melakukan rekomendasi dan validasi perizinan, sehingga mengakibatkan proses pelayanan memerlikan waktu yang lebih panjang dari yang diharapkan. Temuan lapangan juga mengindikasiakan bahwa keberhasilan peleyanan sangat dipengaruhi fakto non-teknis, seperti kualitas interaksi petugas, sikap pelayanan, serta kemampuan dalam memberikan inforamsi secara jelas dan empatik. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem digital yang stabil dan user-frenli, serta penyusunan SOP yang konsisten instansi pendukng secara keseluruhan, pelaksanan pelayanan administrasi di PT DPTSP Provensi Sulawesi Selatan telah mampu mengara pada standar prlayanan publik moderen, namun masih membutukan penguatan kelembagaan dan adaptasi berbasis kebutuhan masyarakat untuk menyapai pelayanan yang efektif rensponsi, dan influsif
References
ANIFATURROHMY, A. (2024). BIROKRASI PELAYANAN PERIZINAN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul). Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD".
Farhanuddin, A. F., Setia, A. A. P., & Jauza, D. (2021). Penerapan etika pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(1), 64–74.
Hardiyansyah, H. (2022). Faktor-faktor Dominan yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik. Faktor-Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik.
Ikhwan, M. F. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan= Strategy for Improving the Quality of Technology-Based Public Services at the Investment and One-Stop Services Office of South Sulawesi Province. Universitas Hasanuddin.
Katharina, R. (2021). Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
MANGUNSONG, N. (2025). PENATAAN REGULASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENUJU TATA KELOLA YANG EFEKTIF. Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII.
Nainggolan, C. I., & Simamora, Y. H. (2024). Optimisasi Efisiensi Administratif: Studi Beban Administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum (Tata Ruang) Kabupaten Semarang. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(12), 107–116.
Pramudyatama, H., Suwitri, S., & Afrizal, T. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DPMPTSP KOTA SEMARANG. Journal of Public Policy and Management Review, 1(1), 682–700.
Rifai, A., Hayat, H., & Anadza, H. (2025). Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam Optimalisasi Pelayanan Publik:(Studi pada Kantor Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung). JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE, 6(2), 269–285.
Rosiwan, M. R. (2025). Efektivitas Mal Pelayanan Publik Kota Parepare Dalam Mewujudkan Good Governance Dalam Perspektif Siyasah Idariyyah. IAIN PAREPARE.
Sari, A. R., & SH, M. S. (2024). Reformasi pelayanan publik. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
Sudirman, R. (2024). KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERADU SATU PINTU DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA. IPDN.
Yamin, M. (2021). Pembentukan Mal Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Manajemen Perubahan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Welni Welni, Tirsa Tirsa, Abdul Sumarlin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










