Anatomi Sosiologis Korupsi di Indonesia: Membedah Dimensi Perilaku, Hukum, dan Teologis Pelaku

Authors

  • Defa Aelsa Selfira Universitas Bangka Belitung
  • Febri Ardya Putra Universitas Bangka Belitung
  • Joe Satriani Mahendra Putra Universitas Bangka Belitung
  • Khalisha Ramadhani Universitas Bangka Belitung
  • Tia Ramadani Universitas Bangka Belitung

Keywords:

Korupsi Sistemik, Sosiologi Hukum, Kepercayaan Publik

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan pribadi di balik tindakan korupsi dengan menggunakan pendekatan sosiologi perilaku, sosiologi politik-teologi, dan sosiologi hukum. Dengan menerapkan metode kualitatif yang mengedepankan fenomenologi dan kajian literatur, studi ini meneliti bagaimana hubungan kekuasaan dan normalisasi tindakan menyimpang di dalam birokrasi dapat menutupi batasan moral individu. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku sering menggunakan teknik netralisasi, di mana tindakan korupsi dipandang sebagai "prosedur informal" yang biasa. Dalam konteks makrososial, korupsi diperkuat oleh budaya patronase yang menyebabkan hilangnya kepercayaan publik. Dari sisi teologis, fenomena ini menggambarkan adanya krisis spiritual dan pengkhianatan terhadap amanah Tuhan. Selain itu, kebijakan politik-hukum, seperti diskusi mengenai pemberian amnesti bagi pelaku korupsi, dianggap melukai rasa keadilan masyarakat serta menguatkan budaya impunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memberantas korupsi, dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi, yang menggabungkan reformasi birokrasi, penguatan nilai moral berbasis teologi, dan penegakan hukum yang konsisten tanpa kompromi.

References

Gaurifa, I. S. (2026). Korupsi Sistemik sebagai Produk Struktur Sosial: Telaah Sosiologi Politik dan Teologi terhadap Disintegrasi Kepercayaan Publik di Indonesia. Jurnal Teologi Pondok Daud, 9(1). https://ejournal.sttpk-medan.ac.id/

Hisyam, C. J., Hassanah, A., Bhagaskara, B. A., Priyanto, F. B., Widiyati, N. P., Gamal, N. A. D. F., Muharam, S. H., Sasabila, S., & Ramadhani, Z. (2026). Pandangan dan Alasan Pelaku terhadap Tindakan Korupsi: Analisis Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 4(1), 859-868. https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1959

Ibrahim, I., Putri, I. O., Febtiyani, N., Saputro, B. A., & Kadir, S. A. (2026). Analisis Sosiologis Terhadap Efektivitas Sanksi Hukum Dalam Mengurangi Tindak Pidana Korupsi. Judge: Jurnal Hukum, 6(9). https://doi.org/10.54209/judge.v6i09.2241

Pamungkas, D. D., Mustika, F., & Wilhelmus, K. (2026). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Implikasi Diskresi Presiden Dalam Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Tana Mana, 7(1). https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Pradha, S. N., Cahyani, T. D., & Tofly, H. (2025). Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kebijakan Amnesti pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 2793-2800. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS

Suniaprily, F. G. A., & Suharno. (2023). Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah Dan Hubungannya Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. KLASULA: Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana, 2(1), 32-46.

Widyawati, A., Pujiyono, P., Rochaeti, N., Ompoy, G., & Zaki, N. N. B. M. (2022). Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of Criminal Sanctions. Lex Scientia Law Review, 6(2), 327–358.

Downloads

Published

2026-05-21