Jurnal Intelek Insan Cendikia adalah Jurnal Multi Disiplin Semua Bidang Ilmu Journal Title : Jurnal Intelek Insan Cendikia Initials : JIIC Frequency : Setiap Bulan E-ISSN : 3047-7824 (30477824/II.7.4/SK.ISSN/05/2024) Chief Editor : Arif Fiandi, S.Pd.I, M.Pd DOI Prefix : - Publisher : PT Intelek Cendikiawan Nusantara Accreditation : - Indexed by :
Perubahan Tata Ruang dan Relokasi Masyarakat dalam Proyek Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional: Analisis Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Atas Tanah
Penelitian ini membahas perubahan tata ruang dan relokasi masyarakat dalam proyek Rempang Eco-City sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan fokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat terdampak. Permasalahan muncul karena pembangunan kawasan industri dan investasi di Pulau Rempang menimbulkan konflik antara kepentingan pembangunan nasional dengan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah lama menempati wilayah tersebut secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perubahan tata ruang dalam proyek Rempang Eco-City dengan prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengkaji perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat terdampak relokasi berdasarkan perspektif hukum agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek Rempang Eco-City belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum karena masih terdapat persoalan sinkronisasi tata ruang, minimnya partisipasi masyarakat, serta ketidakjelasan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Selain itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak relokasi dinilai belum optimal karena masyarakat masih menghadapi ketidakpastian mengenai status hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi mereka setelah relokasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan
Copyright (c) 2026 Azriel Raffi Wahyudy, Aisyka Widi Kumala, Adi Nugroho, Viola Afriyenti https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Penerapan Variasi Stimulus Sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas IX Pondok Pesantren Darul Ilmi Al-Islamy Dongkokang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan variasi stimulus sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas IX di Pondok Pesantren Darul Ilmi Al-Islamy Dongkokang, Kabupaten Bantaeng, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan kepala madrasah, guru bahasa Arab, dan 11 orang siswa, serta dokumentasi . Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah menerapkan enam bentuk variasi stimulus, yaitu variasi visual, auditori, gerakan, media, konten, dan interaksi . Penerapan ini terbukti efektif menciptakan suasana belajar yang dinamis, menyenangkan, dan secara positif meningkatkan motivasi serta partisipasi aktif siswa. Faktor pendukung pelaksanaannya meliputi kesiapan guru dalam pembelajaran dinamis, ketersediaan media visual pada buku, pemberian penguatan positif, dan metode belajar kelompok . Sementara itu, faktor penghambatnya adalah masih adanya dominasi metode ceramah, waktu belajar yang kurang kondusif (setelah dzuhur), guru pengampu yang bukan spesialis bahasa Arab, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti proyektor dan akses internet . Kesimpulannya, penerapan variasi stimulus sudah berjalan cukup optimal, namun memerlukan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kelengkapan fasilitas agar tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal
Copyright (c) 2026 Aeni Salsabilah, Fatmawati Fatmawati, Nurul Ilmah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Magang Palsu: Suatu Analisis Viktimologi
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang palsu serta mengkaji viktimisasi korban melalui perspektif viktimologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban TPPO telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang meliputi restitusi, rehabilitasi, pemulangan, serta perlindungan hukum bagi korban. Namun demikian, implementasinya masih belum optimal, terutama dalam menghadapi modus TPPO berkedok magang palsu yang semakin kompleks. Selain itu, hasil analisis viktimologi menunjukkan bahwa korban TPPO berkedok magang palsu merupakan korban yang terbentuk melalui proses viktimisasi yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti rendahnya literasi hukum dan motivasi ekonomi, serta faktor eksternal seperti modus pelaku yang terorganisir dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum berbasis korban agar dapat memberikan keadilan dan pemulihan yang lebih efektif.
Copyright (c) 2026 Adelia Viola, Hudi Yusuf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Melalui Mekanisme Restitusi dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mekanisme restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual serta pelaksanaan dan kendala dalam pemberian restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mekanisme restitusi dalam UU TPKS telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36, yang mencakup pengertian, ruang lingkup, serta prosedur pengajuan dan penetapannya. Restitusi merupakan bentuk pemulihan bagi korban yang meliputi kerugian materiil dan immateriil, sehingga mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada korban. Namun, dalam pelaksanaannya, pemberian restitusi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, kesulitan dalam menghitung kerugian immateriil, keterbatasan kemampuan finansial pelaku, serta belum optimalnya regulasi teknis dan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, meskipun secara normatif mekanisme restitusi telah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban kekerasan seksual, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara efektif.
Copyright (c) 2026 Ozzy Yoshiyuki, Hudi Yusuf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penyalahgunaan Kewenangan dalam Hubungan Kerja: Perspektif Viktimologi atas Kasus Penggadaian SK Anggota Satpol PP Bogor
Kejahatan dalam lingkungan kerja birokrasi tidak selalu berbentuk kekerasan fisik atau penipuan konvensional, melainkan dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan yang memanfaatkan relasi hierarkis. Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut adalah penggadaian surat keputusan (SK) milik anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bogor oleh atasan mereka. Peristiwa ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam hubungan kerja yang seharusnya dilandasi oleh profesionalitas dan tanggung jawab, namun justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi korban dalam kasus penyalahgunaan kewenangan tersebut melalui perspektif viktimologi, dengan menitikberatkan pada relasi kuasa antara atasan dan bawahan serta bentuk viktimisasi yang dialami dalam struktur organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi serta fenomena yang terjadi dalam praktik birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dalam kasus ini berada dalam posisi yang rentan akibat adanya ketergantungan struktural terhadap atasan, sehingga sulit untuk menolak atau melaporkan tindakan yang merugikan. Viktimisasi yang terjadi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup tekanan psikologis dan ketidakpastian dalam hubungan kerja. Selain itu, kasus ini juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pendekatan viktimologi menjadi penting untuk memahami dinamika korban dalam relasi kerja yang hierarkis, serta untuk mendorong penguatan sistem pengawasan dan perlindungan terhadap pegawai dalam lingkungan birokrasi. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik serupa dan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan akuntabel.
Copyright (c) 2026 Arya Samodra, Hudi Yusuf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan di Daycare dalam Perspektif Viktimologi
Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan anak yang terjadi di lingkungan daycare menunjukkan adanya pergeseran locus kejahatan, dari ruang domestik menuju institusi pengasuhan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas sistem perlindungan anak, khususnya dalam konteks pengawasan dan tanggung jawab lembaga pengasuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam perspektif viktimologi, dengan menekankan pada posisi anak sebagai kelompok rentan serta dinamika relasi antara pengasuh dan anak dalam lingkungan daycare. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi perlindungan anak serta fenomena kekerasan yang terjadi dalam institusi pengasuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai korban kekerasan di daycare berada dalam posisi yang sangat rentan karena ketergantungan penuh terhadap pengasuh serta keterbatasan kemampuan untuk mengungkapkan pengalaman yang dialami. Kekerasan yang terjadi tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berpotensi mengganggu perkembangan psikologis anak dalam jangka panjang. Selain itu, kasus ini juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan standar operasional lembaga daycare, yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan. Dengan demikian, diperlukan penguatan pendekatan viktimologi dalam perlindungan anak, khususnya dalam memastikan bahwa institusi pengasuhan memiliki sistem yang mampu mencegah terjadinya kekerasan serta memberikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai kelompok rentan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan pengasuhan yang aman, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Copyright (c) 2026 Rizky Ramadhan, Hudi Yusuf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Viktimisasi dalam Kejahatan Kekerasan: Analisis Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Riau dalam Perspektif Viktimologi
Kekerasan fisik berat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Kasus pembacokan terhadap mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau menjadi contoh nyata bagaimana tindakan kekerasan dapat terjadi dalam lingkungan yang seharusnya aman, seperti ruang pendidikan. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan luka fisik yang signifikan, tetapi juga menimbulkan trauma yang berpotensi mempengaruhi kondisi psikologis korban dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi korban dalam kasus kekerasan fisik berat melalui perspektif viktimologi, dengan menitikberatkan pada faktor kerentanan korban, bentuk viktimisasi yang dialami, serta perlindungan yang diberikan dalam sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi serta fenomena kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dalam kasus ini mengalami viktimisasi yang bersifat langsung dan berdampak luas, mencakup luka fisik, trauma psikologis, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan akademik. Selain itu, kasus ini juga mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya memberikan rasa aman. Penanganan kasus yang berfokus pada pelaku belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya pemulihan korban secara komprehensif. Dengan demikian, pendekatan viktimologi menjadi penting untuk memahami kebutuhan korban secara lebih menyeluruh, serta untuk mendorong kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap korban kekerasan.
Copyright (c) 2026 Indra lukman Wibowo, Hudi Yusuf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pelecehan Seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam Perspektif Viktimologi Kritis)
Kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menunjukkan bahwa ruang akademik tidak sepenuhnya bebas dari praktik kekerasan berbasis relasi kuasa. Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena memperlihatkan bagaimana posisi korban berada dalam kondisi yang rentan, tidak hanya akibat tindakan pelaku, tetapi juga karena adanya dinamika sosial dan institusional yang mempengaruhi proses pelaporan dan penanganan kasus. Pelecehan seksual dalam konteks ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial yang dapat memperburuk situasi yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut melalui perspektif viktimologi kritis, dengan menitikberatkan pada relasi kuasa yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi, bentuk dampak yang dialami korban, serta respons yang diberikan dalam lingkungan akademik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi serta fenomena kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban mengalami viktimisasi yang bersifat kompleks, mencakup dampak psikologis, sosial, dan akademik. Selain itu, ketimpangan relasi kuasa serta adanya tekanan sosial berkontribusi terhadap terbatasnya ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Penanganan kasus juga memperlihatkan bahwa respons institusi belum sepenuhnya berorientasi pada korban, sehingga berpotensi menimbulkan viktimisasi lanjutan dalam proses penanganan. Dengan demikian, pendekatan viktimologi kritis menjadi penting untuk memahami bahwa pelecehan seksual tidak dapat dilihat sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menekankan perlunya sistem perlindungan yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban secara komprehensif, guna menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 Adam Zulhimmatul Ali, Hudi Yusuf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Studi Komparatif Efisiensi CC-CV pada BESS Skala Rumah Tangga dan Grid
Battery Energy Storage System (BESS) berperan penting dalam meningkatkan efisiensi penyimpanan energi dan stabilitas operasional pada aplikasi skala rumah tangga maupun skala grid. Di antara berbagai strategi pengisian, metode Constant Current–Constant Voltage (CC-CV) banyak digunakan, namun karakteristik efisiensinya berbeda bergantung pada skala sistem dan kompleksitas operasionalnya. Analisis komparatif dilakukan untuk mengevaluasi performa efisiensi metode CC-CV pada BESS skala rumah tangga dan skala grid menggunakan pendekatan studi literatur semi-kuantitatif. Analisis difokuskan pada karakteristik fase constant current (CC) dan constant voltage (CV), distribusi efisiensi pengisian, serta faktor operasional yang memengaruhi kinerja sistem pada masing-masing skala implementasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa fase CC memiliki efisiensi pengisian yang relatif lebih tinggi karena transfer energi berlangsung stabil, sedangkan fase CV menjadi titik kritis penurunan efisiensi akibat durasi pengisian yang lebih panjang dan meningkatnya rugi-rugi energi. BESS skala rumah tangga umumnya menunjukkan efisiensi yang lebih stabil karena kompleksitas sistem yang lebih rendah dan kondisi operasi yang moderat, sedangkan BESS skala grid menghadapi tantangan efisiensi yang lebih besar akibat variasi beban dinamis, kompleksitas konverter multi-tahap, serta kebutuhan manajemen termal yang lebih tinggi. Hasil kajian mengindikasikan bahwa optimasi metode CC-CV perlu disesuaikan dengan karakteristik operasional pada masing-masing skala sistem guna meningkatkan efisiensi pengisian dan keandalan BESS secara keseluruhan.
Copyright (c) 2026 Muhammad Ikhsan Satria Yasin, Muhammad Raka Riskia Putera, Andika Putra Pratama, Yoga Yudi Pratama https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengaturan Alih Fungsi Lahan Sawah dalam Perspektif Tata Guna Tanah dan Implikasinya terhadap Kepastian Hak serta Ketahanan Pangan Nasional
Alih fungsi lahan sawah merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan dan kebutuhan ruang untuk sektor non-pertanian. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan kebijakan, terutama terkait dengan pengaturan tata guna tanah, kepastian hak atas tanah, serta perlindungan terhadap ketahanan pangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai alih fungsi lahan sawah dilindungi dalam kaitannya dengan rencana tata ruang wilayah serta kepastian hak atas tanah, sekaligus mengkaji implikasi alih fungsi lahan sawah terhadap perlindungan ketahanan pangan nasional dan proses legalisasi hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan alih fungsi lahan sawah di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tekanan pembangunan yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan secara masif. Alih fungsi lahan sawah juga berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian produktif yang berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional serta menimbulkan persoalan dalam proses legalisasi hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan sawah melalui sinkronisasi kebijakan tata ruang, tata guna tanah, serta sistem administrasi pertanahan guna menjamin kepastian hukum atas hak tanah sekaligus menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
Copyright (c) 2026 Eva Nurlita Widanti, Hilda Dara Puspita, Shaina Nur Tifara, Friska Adyla Naura, Muhammad Adymas Hikal Fikri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penerapan Pasal 12b Undang-Undang Tipikor dalam Perkara Gratifikasi oleh Pejabat Swasta (Analisis Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst)
Tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam praktik hubungan bisnis dan jabatan, terutama dalam sektor strategis seperti energi dan asuransi. Gratifikasi yang diberikan dalam konteks relasi pekerjaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga dapat merugikan keuangan negara maupun merusak integritas sistem pengadaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, khususnya terkait pembuktian unsur gratifikasi serta pertanggungjawaban pidana terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Kiagus Emil Fahmy Cornain terbukti menerima sejumlah keuntungan dalam bentuk komisi atau fee yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa asuransi di lingkungan proyek migas. Penerimaan tersebut tidak dilaporkan dan memiliki keterkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki terdakwa, sehingga memenuhi unsur gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pada hubungan antara pemberian dan jabatan, serta adanya indikasi konflik kepentingan dalam proses pengadaan. Hal ini mencerminkan bahwa gratifikasi tidak hanya dipahami sebagai pemberian dalam arti sempit, tetapi juga mencakup keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui relasi bisnis yang tidak wajar. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi memiliki peran penting dalam menjaga integritas sektor publik dan mencegah praktik korupsi yang terselubung dalam hubungan profesional.
Copyright (c) 2026 ⁠Agus Irfan Setiawan, Hudi Yusuf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Seni Budaya (Studi Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt Pst)
Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Praktik korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk suap, tetapi juga melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran, termasuk manipulasi laporan pertanggungjawaban dan rekayasa kegiatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat sistemik dan melibatkan berbagai pihak dalam suatu jaringan kerja yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran kegiatan seni budaya serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa selaku pejabat pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan anggaran kegiatan Pergelaran Seni Budaya Berbasis Komunitas (PSBB), Pergelaran Kesenian Terpilih (PKT), dan kegiatan Jakarnaval. Penyimpangan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak vendor dengan cara merekayasa dokumen pertanggungjawaban, melakukan markup terhadap biaya kegiatan, serta menggunakan identitas pihak lain untuk menciptakan transaksi yang seolah-olah sah. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai anggaran yang dicairkan dengan biaya riil pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan fakta persidangan, total realisasi pembayaran mencapai sekitar Rp38,6 miliar, sedangkan pengeluaran riil hanya sekitar Rp8,1 miliar, sehingga terdapat selisih dana sebesar kurang lebih Rp30,4 miliar yang disalahgunakan oleh para pelaku. Secara yuridis, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Selain itu, keterlibatan beberapa pihak dalam perkara ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran serta adanya kolusi antara pejabat dan pihak swasta menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa yang akan datang.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Seni Budaya
Copyright (c) 2026 Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Seni Budaya, Hudi Yusuf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Batas Antara Risiko Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Proyek Geothermal: Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan secara langsung, tetapi juga dapat muncul dalam hubungan bisnis yang melibatkan badan usaha milik negara, rekanan, dan pihak penyedia barang atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana korupsi terhadap terdakwa Yusak Kusna Wibawa dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, khususnya terkait penyimpangan pembayaran pengadaan dan sewa alat pemboran sumur geothermal oleh PT PGAS Solution pada tahun 2018. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana fakta hukum dalam perkara tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, kerugian keuangan negara, penyertaan, dan perbuatan berlanjut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst serta ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, dan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pada lingkungan BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pembayaran pengadaan material, peralatan pemboran, dan Blow Out Preventer yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp23.846.313.000,00 berdasarkan hasil audit. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum meminta agar terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dijatuhi pidana penjara, denda, serta pembayaran uang pengganti. Penerapan hukum dalam putusan ini menunjukkan pentingnya pembuktian hubungan antara perbuatan terdakwa, mekanisme pengadaan, aliran pembayaran, serta timbulnya kerugian pada keuangan PT PGAS Solution. Berbeda dengan perkara korupsi yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban korporasi, perkara ini lebih menonjolkan tanggung jawab pidana individu dalam relasi bisnis antara perusahaan pengguna jasa, kontraktor, dan penyedia barang. Oleh karena itu, perkara ini menjadi penting untuk dikaji sebagai gambaran mengenai penegakan hukum terhadap penyimpangan pengadaan dalam proyek energi yang berpotensi merugikan keuangan negara
Copyright (c) 2026 Raden Wingi Mukti, Hudi Yusuf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Upaya Perlindungan Lahan dari Alih Fungsi dalam Perspektif Yuridis dan Tantangan Implementasi di Lapangan
Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, maupun infrastruktur merupakan salah satu persoalan strategis yang berdampak terhadap ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis mengenai perlindungan lahan dari alih fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan implementasi penegakan hukum di lapangan, serta merumuskan upaya strategis dalam memperkuat efektivitas perlindungan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan lahan telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tekanan pembangunan ekonomi yang mendorong konversi lahan secara masif. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan belum berjalan optimal akibat keterbatasan koordinasi antarinstansi dan lemahnya sanksi administratif maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, digitalisasi data pertanahan, optimalisasi peran pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat guna menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan nasional.
Copyright (c) 2026 Zahra Risye Anggita Putri, Nadia Ammara Balqis, Zhafira Zaskia Alya Amani, Nasab Sabrina Febriyanti, Aprila Niravita, Muhammad Adymas Hikal Fikri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kedisiplinan Kerja pada UMKM Mars Chicks Bogor
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kedisiplinan kerja karyawan pada UMKM Mars Chicks Bogor serta dampaknya terhadap kinerja operasional perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, diskusi, dokumentasi, dan analisis data hasil pra-survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan kerja karyawan masih tergolong rendah, dengan rata-rata ketidakdisiplinan sebesar 52%. Permasalahan utama terletak pada rendahnya ketaatan terhadap peraturan perusahaan, yang mencapai 71% karyawan belum patuh. Kondisi ini berdampak pada tidak tercapainya target kinerja seperti penjualan, produksi, dan kepuasan pelanggan. Upaya yang dilakukan perusahaan meliputi peningkatan pengawasan, penegasan aturan, serta penerapan sanksi. Namun, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan konsisten untuk meningkatkan kedisiplinan kerja karyawan guna mendukung pencapaian tujuan usaha.
Copyright (c) 2026 Muhammad Nurohman, Awa Awa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Asuhan Keperawatan pada Ny. D Dengan Post Operasi Mastektomi di Ruang Melur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon
Kanker mammae adalah kondisi di mana sel telah mengalami pertumbuhan yang abnormal sehingga pertumbuhan dan perkembangbiakan sel kanker ini akan membentuk massa dari jaringan ganas yang menyusup ke jaringan di dekatnya (invasif) dan bisa menyebar (metastasis) ke seluruh tubuh. Tujuan penulisan ini yaitu menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan post operasi mastektomi di Rumah Sakit Umum Daerah Dau Beru Takengon. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dalam bentuk studi kasus dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yang meliputi pengkajian keperawatan, diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan. Hasil Ny. D ditemukan diagnosa nyeri akut ditandai dengan nyeri di luka post operasi pada area dada kiri, skala nyeri 4, risiko infeksi ditandai dengan adanya luka post operasi di dada kiri, dan gangguan citra tubuh ditandai dengan pasien merasa malu. Kesimpulan nyeri yang dirasakan sudah berkurang, keadaan luka tampak bersih, tidak ada tanda-tanda infeksi, dan mampu mengungkapkan hal positif. Saran kepada pasien dan keluarga diharapkan dapat membantu pasien dalam melakukan aktivitas ringan dan memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan pendidikan kesehatan yang telah diberikan
Copyright (c) 2026 Ruaida Ruaida, Desri Darmayani, Kendri Suana, Annisa Rizka https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Bidan Desa pada Ibu Nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Kuta Baro
Kematian maternal masih menjadi masalah kesehatan global dan merupakan indikator utama keberhasilan program kesehatan ibu yang diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI). Salah satu upaya penurunan AKI dilakukan melalui pelayanan masa nifas oleh bidan desa. Keberadaan bidan yang menetap di desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan ibu, termasuk kunjungan nifas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kunjungan bidan desa pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Kuta Baro. Penelitian ini menggunakan desain analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 25 bidan desa yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Fisher Exact Test. Variabel yang diteliti meliputi pengetahuan, pengalaman kerja, dan tempat tinggal bidan desa terhadap kunjungan nifas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan (p-value = 0,230), pengalaman kerja (p-value = 0,072), dan tempat tinggal bidan desa (p-value = 0,561) dengan kunjungan bidan desa pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Kuta Baro. Disimpulkan bahwa kunjungan bidan desa pada ibu nifas tidak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pengalaman kerja, maupun tempat tinggal bidan di desa. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan program pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), khususnya kunjungan nifas oleh bidan, serta pelaksanaan supervisi lapangan secara berkala untuk meningkatkan kinerja dan motivasi bidan dalam melakukan kunjungan rumah.
Copyright (c) 2026 Cut Mir’athul Iman TS, Nurlaili Ramli, Eva Purwita https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Hubungan Pemberian Seduhan Jahe terhadap Emesis Gravidarum pada Ibu Hamil Trimester I di Wilayah Kerja Puskesmas Kuta Baro
Emesis gravidarum merupakan keluhan yang sering dialami pada trimester pertama kehamilan dan dapat memengaruhi kondisi kesehatan ibu hamil apabila tidak ditangani dengan baik. Komplikasi mual dan muntah terjadi pada sekitar 60–80% primigravida dan 40–60% multigravida. World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa kejadian emesis gravidarum mencapai sekitar 12,5% dari seluruh kehamilan di dunia, dengan prevalensi mual dan muntah pada kehamilan sebesar 70–80%. Salah satu penatalaksanaan nonfarmakologis yang dapat digunakan untuk mengurangi emesis gravidarum adalah pemberian seduhan jahe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian seduhan jahe terhadap emesis gravidarum pada ibu hamil trimester I di wilayah kerja Puskesmas Kuta Baro. Penelitian ini menggunakan desain quasi experimental dengan rancangan one group pretest-posttest design. Sampel penelitian berjumlah 20 ibu hamil trimester I yang mengalami emesis gravidarum dan dipilih menggunakan teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui observasi frekuensi emesis gravidarum sebelum dan sesudah pemberian seduhan jahe, kemudian dianalisis menggunakan uji statistik dengan tingkat kemaknaan 95% (p<0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum intervensi, sebagian besar responden mengalami emesis gravidarum kategori sedang sebanyak 85%. Setelah pemberian seduhan jahe, seluruh responden (100%) mengalami penurunan menjadi kategori ringan. Hasil analisis statistik menunjukkan nilai p-value = 0,000 (p<0,05), yang berarti terdapat hubungan signifikan antara pemberian seduhan jahe dengan penurunan emesis gravidarum pada ibu hamil trimester I di wilayah kerja Puskesmas Kuta Baro. Disimpulkan bahwa seduhan jahe efektif digunakan sebagai terapi herbal nonfarmakologis dalam mengurangi emesis gravidarum pada ibu hamil trimester I.
Copyright (c) 2026 Desi Ayuanita, Cut Sriyanti, Nurlaili Ramli https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Karakteristik Pupuk Organik Cair Berbasis Limbah Cangkang Telur Ditinjau dari Kandungan Unsur Hara N, P, dan K
Limbah cangkang telur merupakan salah satu limbah rumah tangga yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik cair karena mengandung berbagai mineral yang bermanfaat bagi tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pupuk organik cair berbasis limbah cangkang telur ditinjau dari kandungan unsur hara nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K). Metode penelitian dilakukan melalui proses fermentasi limbah cangkang telur dengan penambahan bahan organik pendukung dan bioaktivator selama periode tertentu. Selanjutnya, pupuk organik cair yang dihasilkan dianalisis kandungan unsur haranya menggunakan metode laboratorium untuk mengetahui kadar N, P, dan K. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk organik cair berbasis limbah cangkang telur memiliki kandungan unsur hara yang berbeda-beda tergantung pada komposisi bahan dan lama fermentasi. Kandungan nitrogen berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman, fosfor mendukung perkembangan akar dan pembungaan, sedangkan kalium berfungsi meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan memperbaiki kualitas hasil panen. Berdasarkan hasil analisis, pupuk organik cair dari limbah cangkang telur berpotensi dimanfaatkan sebagai alternatif pupuk ramah lingkungan yang dapat mendukung pertanian berkelanjutan sekaligus mengurangi pencemaran limbah organik rumah tangga.
unsur hara NPK (Nitrogen, Fosfor, Kalium)
Copyright (c) 2026 Dini Deswina Sagala, Nilfais Laia, Mesi Tambunan, Rahel Namisa Br. Ginting, Elfayetti Elfayetti, Elsa Kardiana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Ayah dalam Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap di Wilayah Kerja Puskesmas Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
Imunisasi dasar lengkap merupakan salah satu upaya preventif yang efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian anak akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Nagan Raya. Peran ayah dalam pengambilan keputusan keluarga memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan program imunisasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran ayah dalam pemberian imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja Puskesmas Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh ayah yang memiliki anak usia 12–18 bulan sebanyak 63 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan ayah dengan peran ayah dalam pemberian imunisasi dasar lengkap (p-value = 0,025), faktor ekonomi (p-value = 0,001), dan akses pelayanan kesehatan (p-value = 0,000). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, ekonomi, dan akses pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap peran ayah dalam pemberian imunisasi dasar lengkap.
Copyright (c) 2026 Syarifah Fuwan, Eva Purwita, Nurlaila Ibrahim https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Hubungan Intensitas Pengasuhan Cucu dengan Kualitas Hidup Lansia di Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa
Pengasuhan cucu yang dilakukan oleh lansia dapat memberikan dampak secara fisik, psikologi dan sosial bagi lansia. Mengasuh cucu dapat menyebabkan lansia mengalami kelelahan, stress dan kehilangan waktu senggang. Berdasarkan hasil survey awal yang peneliti lakukan terhadap 10 lansia yang mengasuh cucu diperoleh bahwa sebanyak 7 lansia (70%) lansia mengasuh cucu karena itu menggantikan posisi orang tuanya terutama ibu yang bekerja. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui hubungan intensitas pengasuhan cucu dengan kualitas hidup lansia di Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Penelitian ini merupakan penelitian jenis analytic yang bersifat cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia perempuan di Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro sebanyak 433 orang, jumlah sampel sebanyak 54 sampel dengan teknik pengambilan sampel dilakukan secara Proportional Stratified Random Sampling. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 54 responden sebagian besar mengasuh cucu dengan intensitas yang intensive sebanyak 30 responden (55,6%), kualitas hidup lansia sebagian besar rendah sebanyak 23 respobnden (42,6%). Ada hubungan intensitas pengasuhan cucu dengan kejadian kualitas hidup pada lansia dengan p-value 0,010 (p<0,05). Institusi kesehatan perlu meningkatkan dan mendukung program kesehatan lansia guna membantu mencegah dan mengatasi permasalahan psikososial serta meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup lansia, terutama yang mengasuh cucu.
Copyright (c) 2026 Nurul Fadilah, Nurhayati Ningsih, Ajmain Ajmain https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Interferensi Bahasa Ibu dalam Pemerolehan Fonologi Bahasa Inggris sebagai Bahasa Kedua
Penelitian ini mengeksplorasi fenomena interferensi bahasa pertama (B1) yang meresap dalam pemerolehan fonologi Bahasa Inggris di kalangan pemelajar Indonesia. Dengan menggunakan kerangka analisis kontrasif, penelitian ini mengidentifikasi deviasi fonologis spesifik pada tingkat segmental dan suprasegmental. Data yang dikumpulkan dari berbagai konteks regional di Indonesia menunjukkan bahwa pemelajar menghadapi tantangan signifikan dengan perbedaan panjang vokal Bahasa Inggris, frikatif interdental (/θ/, /ð/), dan gugus konsonan yang kompleks. Studi ini juga menyoroti interferensi ortografis, di mana transparansi fonetik Bahasa Indonesia menyebabkan kesalahan pelafalan huruf senyap dalam Bahasa Inggris. Selain itu, transisi dari ritme syllable-timed dalam Bahasa Indonesia ke ritme stress-timed dalam Bahasa Inggris menghasilkan perataan intonasi, yang memengaruhi pemahaman secara keseluruhan. Temuan menunjukkan bahwa kesalahan ini adalah transfer negatif sistematis dari kebiasaan B1 dan bukan kesalahan acak. Studi ini menekankan perlunya pelatihan artikulasi eksplisit dan kesadaran fonologis dalam pedagogi Bahasa Inggris untuk memitigasi fosilisasi.
Copyright (c) 2026 Nur Wahyuni, Indah Afrianti, Ismail Ismail, Eka Yulianti, Akhiratul Fathana, Juliang Juliang, Sulastri Sulastri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Kondisi Kimia Tanah pada Tanah di Jl. Pelajar Timur Berdasarkan pH Aktual, Potensial, Bahan Organik, dan Zat Kapur
Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam mendukung kehidupan dan aktivitas manusia. Kondisi kimia tanah menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan tingkat kesuburan tanah dan kualitas lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kimia tanah di Jalan Pelajar Timur, Kota Medan, melalui pengujian pH aktual, pH potensial, kandungan zat kapur, dan bahan organik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Sampel tanah diambil pada kedalaman 10–20 cm dan diuji menggunakan aquadest, larutan KCl 1 M, HCl 10%, dan H₂O₂ 10%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pH aktual tanah sebesar 7 (netral), sedangkan pH potensial sebesar 6 (agak asam). Pengujian menggunakan HCl 10% menunjukkan adanya reaksi berlebih yang mengindikasikan keberadaan zat kapur, sementara pengujian menggunakan H₂O₂ 10% menunjukkan reaksi lemah hingga sedang yang menandakan kandungan bahan organik tergolong rendah hingga sedang. Secara umum, kondisi kimia tanah di lokasi penelitian tergolong cukup baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman, namun masih terdapat potensi keasaman tersimpan dan kandungan bahan organik yang belum optimal
Copyright (c) 2026 Rachel Mia Novriyanti Tobing, Nilfais Laia, Rely Noviyanti Lumbantobing, Nandita Septika Baeha, Nabila Putri Adha, Dwi Aulia Syafira Purba, David Perdinan Pangaribuan, Ahd. Aidil Fajri Lintang, Rahel Namisa Br Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia
Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam proses pembuktiannya, terutama karena sering terjadi tanpa saksi dan minim alat bukti konvensional. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam sistem peradilan pidana, di mana keterangan korban kerap menjadi satu-satunya dasar pembuktian yang rentan diperdebatkan. Dalam konteks tersebut, ilmu kedokteran forensik memiliki peran penting dalam memberikan bukti objektif melalui pemeriksaan medis, identifikasi tanda-tanda kekerasan, serta penyusunan visum et repertum sebagai alat bukti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, mengkaji kedudukan hasil pemeriksaan forensik dalam hukum acara pidana, serta menilai efektivitasnya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedokteran forensik berperan strategis dalam memperkuat pembuktian melalui keterangan ahli dan alat bukti surat, serta membantu mengungkap kebenaran materiil secara ilmiah. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, risiko kerusakan barang bukti, kompleksitas bukti digital, serta pemahaman aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan ilmu forensik melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perlindungan terhadap saksi ahli guna mewujudkan sistem peradilan yang adil, objektif, dan berorientasi pada korban.
Copyright (c) 2026 Triana Khaidira, Hudi Yusuf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kedudukan Barang Bukti yang Diperoleh dari TKP dalam Pembuktian Tindak Pidana
Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan lokasi awal terjadinya suatu tindak pidana yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam pengumpulan barang bukti yang akan digunakan dalam pembuktian di persidangan. Barang bukti yang diperoleh dari TKP menjadi salah satu unsur yang sangat menentukan dalam mengungkap kebenaran materiil suatu peristiwa pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan barang bukti yang diperoleh dari TKP dalam proses pembuktian tindak pidana di Indonesia serta untuk mengetahui peran barang bukti dalam mendukung alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana prosedur pengumpulan, pengamanan, dan pengelolaan barang bukti dari TKP agar tetap terjaga keasliannya dan dapat digunakan secara optimal dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa KUHAP dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menelaah norma hukum, teori pembuktian, serta pendapat para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan barang bukti dan tempat kejadian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang bukti yang diperoleh dari TKP memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam proses pembuktian tindak pidana karena dapat memperkuat alat bukti yang sah di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, kedudukan barang bukti yang diperoleh dari TKP memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Copyright (c) 2026 Muhammad Attar Rabbiefashya, Hudi Yusuf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil dengan Pelaksanaan Senam Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Nisam Kabupaten Aceh Utara
Senam hamil merupakan salah satu bentuk intervensi promotif dan preventif yang bermanfaat dalam menjaga kebugaran ibu hamil serta mempersiapkan persalinan yang sehat dan aman. Namun, partisipasi ibu hamil dalam senam hamil di wilayah kerja Puskesmas Nisam, Kabupaten Aceh Utara, masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan pelaksanaan senam hamil. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif korelatif dan rancangan cross-sectional. Sampel berjumlah 55 ibu hamil trimester II dan III yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas, kemudian dianalisis dengan uji korelasi Pearson dan regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu hamil dengan pelaksanaan senam hamil (p = 0,023), sedangkan sikap tidak berhubungan secara signifikan dengan pelaksanaan senam hamil (p = 0,344). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan berperan penting dalam mendorong partisipasi ibu hamil terhadap senam hamil, sehingga tenaga kesehatan perlu meningkatkan edukasi serta dukungan keluarga untuk memperluas keterlibatan ibu hamil dalam kegiatan tersebut.
Copyright (c) 2026 Nurhayati Nurhayati, Rosyita Rosyita, Kartinazahri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Hubungan Riwayat Konsumsi Asam Folat, Status Gizi pada Kehamilan dan Pemberian Asi Ekslusif dengan Risiko Kejadian Stunting pada Balita 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Cot Girek Kabupaten Aceh Utara
Stunting didefinisikan sebagai proses gagal tumbuh dilihat dari indeks panjang atau tinggi badan menurut umur berdasarkan Child Growth Standard dari World Health Organization (WHO). Prevalensi stunting tertinggi di dunia dapat ditemukan di benua Amerika Utara-Selatan, Afrika, dan Asia dimana satu dari tiga anak di wilayah ini mengalami kejadian tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan riwayat pemberian asam folat, statuus gizi, dan riwayat ASI Eksklusif, dengan kejadian stunting di wilayah puskesmas cot girek kabupaten aceh utara. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif analitik dengan pendekatan cross sectional dengan total sampel 66 ibu yang memiliki balita usia 24-59 bulan. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Analisa data menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Status gizi, Riwayat Pemberian Asam Folat, Status gizi dan Pemberian ASI Eksklusif dengan Ibu Dengan Risiko Kejadian Stunting Di Wilayah Puskesmas Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025
Asam Folat, ASI Eksklusif, Pemberian Makanan Tambahan, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Stunting
Copyright (c) 2026 Chairunnisa Chairunnisa, Yuni Sari, Aida Fitriani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Rekonstruksi Pendidikan Karakter Islami Berbasis Nilai Adab di Era Digital dan Artificial Intelligence
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas tantangan era digital dan artificial intelligence yang berimplikasi pada degradasi nilai-nilai karakter, khususnya aspek adab peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pendidikan karakter Islami berbasis nilai adab sebagai landasan normatif dalam pembentukan akhlak. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap literatur ilmiah, Al-Qur’an, dan Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai adab memiliki posisi fundamental dalam pendidikan Islam yang mencakup relasi manusia dengan Allah, sesama, dan lingkungan. Implementasi nilai adab dalam konteks pendidikan kontemporer dilakukan melalui penguatan kurikulum, keteladanan pendidik, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi secara etis. Dengan demikian, rekonstruksi pendidikan karakter berbasis adab menjadi strategi yang relevan dalam merespons tantangan moral di era digital dan artificial intelligence.
Copyright (c) 2026 Putri Azani, Siti Rahma Ardini, Herlini Puspika Sari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Materi Adab Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Pada Fase D, E, dan F
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis materi adab dalam pembelajaran Akidah Akhlak pada Fase D, E, dan F dalam Kurikulum Merdeka. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya elemen adab sebagai fondasi pembentukan karakter Islami yang mengintegrasikan aspek akidah dan akhlak secara utuh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), melalui analisis dokumen kurikulum, capaian pembelajaran, buku ajar, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi dan komparatif untuk melihat kesinambungan dan perkembangan materi adab pada setiap fase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi adab disusun secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kognitif, sosial, dan spiritual peserta didik. Pada Fase D, materi adab berfokus pada pembiasaan dan praktik langsung dalam ibadah, seperti adab shalat, zikir, berdoa, dan membaca Al-Qur’an. Pada Fase E, pembelajaran menekankan pemahaman dalil serta penghayatan hikmah, khususnya dalam berbakti kepada orang tua dan menghormati guru. Sementara itu, pada Fase F, materi adab diarahkan pada refleksi kritis serta penerapan nilai-nilai adab dalam konteks sosial yang lebih luas. Secara keseluruhan, elemen adab berperan sebagai jembatan antara akidah dan akhlak serta memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang religius, berakhlak mulia, dan berkelanjutan
Copyright (c) 2026 Abdullah Abdullah, Fitrizal Fitrizal, May Syarah, Siti Nazwa, Azmi Abdul Aziz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Rekonstruksi Norma Hukum Pelayanan Publik Berbasis Digital Governance dalam Perspektif Perlindungan Hak Warga Negara di Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia melalui penerapan digital governance, e-government, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan norma hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis disharmonisasi regulasi, mengidentifikasi kekosongan norma tanggung jawab hukum, serta merumuskan rekonstruksi norma hukum pelayanan publik berbasis digital dalam perspektif perlindungan hak warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan norma yang signifikan antara Undang-Undang Pelayanan Publik dengan regulasi digital, khususnya terkait standar pelayanan digital, perlindungan data pribadi, dan pertanggungjawaban hukum atas kegagalan sistem. Pembahasan menegaskan bahwa disharmonisasi regulasi dan kekosongan norma menyebabkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan hak warga negara, termasuk hak atas pelayanan yang layak, keamanan data, dan kepastian hukum. Selain itu, keterlibatan pihak ketiga dalam layanan digital memperumit penentuan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma hukum yang mencakup integrasi regulasi, penegasan pembagian tanggung jawab hukum berbasis prinsip strict liability atau shared liability, serta penguatan perlindungan hak warga negara secara substantif. Kesimpulannya, rekonstruksi norma hukum yang komprehensif dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pelayanan publik digital yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Copyright (c) 2026 Mahmud Sirrie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0