REFORMASI BIROKRASI DI MERAUKE: EVALUASI KEBIJAKAN DAN TANTANGAN DALAM PELAYANAN PUBLIK

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, terutama di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial yang kompleks seperti Merauke, Papua Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reformasi birokrasi di Merauke dengan mempertimbangkan faktor lokal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menggali secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala dalam reformasi birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur pemerintah daerah, tenaga pelayanan publik, tokoh masyarakat, serta pengguna layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Merauke telah membawa perubahan positif dalam transparansi dan efisiensi layanan, tetapi masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta regulasi yang belum terkoordinasi secara optimal menjadi hambatan utama. Selain itu, resistensi terhadap perubahan akibat budaya birokrasi yang masih konvensional turut memperlambat proses reformasi. Untuk mengatasi kendala ini, penelitian merekomendasikan strategi berbasis bukti, termasuk penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan, serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, reformasi birokrasi di Merauke diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.