ANALISIS KETERSEDIAAN DAN PEMERATAAN FASILITAS PENDIDIKAN DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG
Keywords:
Ketersediaan Pendidikan, Rasio Kritis, Medan TembungAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian fasilitas pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah di kecamatan medan tembung. Sebagai wilayah peri-urban yang berfungsi sebagai penyangga inti kota, kecamatan ini menghadapi tekanan ganda: arus urbanisasi yang pesat dan pertumbuhan demografis alami yang tinggi. Di tengah implementasi kebijakan Sistem Zonasi nasional yang secara filosofis menuntut kedekatan jarak geometris antara tempat tinggal siswa dengan sekolah, kesiapan infrastruktur sisi penawaran (supply-side readiness) menjadi variabel determinan yang seringkali terabaikan dalam diskursus kebijakan. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dipadukan dengan analisis spasial dan teknik kalkulasi Service Load Ratio (Rasio Beban Layanan), penelitian ini mengevaluasi kesenjangan struktural yang menganga antara demand (populasi usia sekolah) dan supply (kapasitas sekolah negeri). Temuan empiris menyingkap sebuah ketimpangan yang ekstrem dan sistemik: dari total populasi usia sekolah sebanyak 30.530 anak, fasilitas pendidikan publik yang tersedia hanya berjumlah 21 unit. Analisis rasio kritis mengungkapkan beban layanan yang tidak realistis dan tidak manusiawi, di mana secara agregat satu sekolah negeri harus menanggung beban layanan potensial terhadap 1.453 siswa. Defisit paling parah dan bersifat absolut ditemukan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan ketiadaan total (0 unit) sekolah negeri. Kondisi ini menciptakan "zona buta" layanan publik (public service blind-spot) yang secara efektif memaksa terjadinya eksklusi sosial bagi kelompok ekonomi lemah. Studi ini menyimpulkan bahwa dominasi sektor privat telah menggeser paradigma pendidikan di Medan Tembung dari barang publik (public goods) yang menjamin kesetaraan, menjadi komoditas pasar (market commodities) yang eksklusif. Hal ini berpotensi memperburuk stratifikasi sosial, memperlebar jurang ketimpangan, dan secara permanen menghambat mobilitas vertikal masyarakat berpenghasilan rendah yang terjebak dalam siklus kemiskinan struktural.
References
Abdullah, F., & Syaifullah, M. (2022). Pilihan Sekolah dan Stratifikasi Sosial: Dampak Pertumbuhan Sekolah Swasta terhadap Kesenjangan Akses Pendidikan. Jurnal Sosiologi Pendidikan, 9(1), 45-60.
Aristo, T. J. V., & Meo, F. I. (2020). Analisis sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sebagai pemerataan pendidikan. Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, 4(3), 249–254.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan. (2024). Kecamatan Medan Tembung Dalam Angka 2024. Medan: BPS Kota Medan.
Bourdieu, P. (1990). Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage Publications.
Hidayat, A., & Puspitasari, L. (2021). Analisis Spasial terhadap Pemerataan Fasilitas Sekolah Menengah Negeri di Wilayah Perkotaan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 12(2), 115-128.
Junaedy, I. K. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri di Kota Denpasar. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 114–118.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Jakarta: Kemendikbudristek.
Penchansky, R., & Thomas, J. W. (1981). The Concept of Access: Definition and Relationship to Consumer Satisfaction. Medical Care, 19(2), 127–140.
Prasetya, R. A., & Pribadi, F. (2021). Akses Pendidikan Masyarakat Urban Pasca Penerapan Sistem Zonasi di Surabaya. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 31(1), 32–42.
Raharjo, S. (2020). Mengukur Hak atas Pendidikan: Menerapkan Kerangka 4-A Tomasevski di Indonesia. Jurnal Hak Asasi Manusia, 11(2), 205-220.
Setyawan, D., & Firdausi, F. (2021). Zonasi dalam perencanaan infrastruktur pendidikan di wilayah yang mengalami ketimpangan fasilitas pendidikan. Jurnal Ilmu Komunikasi, 27(1), 80–94.
Simarmata, G., dkk. (2025). Analisis Kasus Kesenjangan Pendidikan Dalam Perspektif Sila Ke-5 Pancasila: Studi Kasus SMA Antara Wilayah Kota Maju dan Daerah 3T. MESIR: Journal of Management Education Social Sciences, 2(2).
Sutanto, S. (2024). Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia: Kajian Literatur Mengenai Penyimpangan dan Implikasinya. Jurnal Guru Sekolah Dasar, 1(3), 1-10.
Tomasevski, K. (2001). Human Rights Obligations in Education: The 4-A Scheme. Lund: Raoul Wallenberg Institute.
Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 49(2), 210–225.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Sahala Fransiskus Marbun, Claudya Carolin Sihombing, Rouli anastasia Sihombing, Rosa anjelina manik, Dina Mendrofa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










