Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Halmahera Tengah

Authors

  • Sintia Djafar Universitas Muhammadiyah Makassar
  • M. Ilham Muchtar Universitas Muhammadiyah Makassar
  • Fajar Rahmat Aziz Universitas Muhammadiyah Makassar

Keywords:

Halmahera Tengah, Kantor Urusan Agama, Pernikahan Dini

Abstract

Tingginya praktik pernikahan dini di wilayah pesisir menuntut optimalisasi fungsi lembaga keagamaan dalam upaya pencegahan, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patani Barat dalam menangani pernikahan dini di Desa Banemo, Kabupaten Halmahera Tengah, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik observasi, wawancara mendalam terhadap informan kunci dari unsur KUA, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi yang dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA belum terlaksana secara optimal karena masih berfokus pada pelayanan administratif pencatatan nikah, sedangkan program pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi pencegahan belum berjalan secara terstruktur maupun berkelanjutan. Keterbatasan pendataan serta lemahnya koordinasi lintas lembaga menyebabkan intervensi yang dilakukan cenderung bersifat reaktif dibandingkan preventif. Pelaksanaan tugas ini didukung oleh keberadaan regulasi hukum perkawinan, inisiatif edukasi petugas KUA, dan interaksi langsung dengan masyarakat, namun terhambat oleh rendahnya keterlibatan pemerintah desa, pergaulan bebas, minimnya pengawasan teknologi, lemahnya kontrol sosial, serta tingginya kasus kehamilan di luar nikah. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan KUA melalui program penyuluhan sistematis, sinergi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat guna menekan angka pernikahan usia anak.

References

Arianto, H. (2019). Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Lex Jurnalica, 16(1), 38–47.

Badan Pusat Statistik. (2020). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tentang Perkawinan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025). Angka Pernikahan Anak di Indonesia Terus Menurun. Diakses pada 7 Agustus 2025, dari https://data.goodstats.id/statistic/angka-pernikahan-anak-di-indonesia-terus-menurun-9wZgi.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah. (2024). Kecamatan Patani Barat dalam Angka 2024. Halmahera Tengah: BPS Kabupaten Halmahera Tengah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah. (2025). Kecamatan Patani Barat dalam Angka 2025 (Vol. 10). Halmahera Tengah: BPS Kabupaten Halmahera Tengah.

Creswell, J. W. (2016). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications.

Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. Jurnal PENDAIS, 1(1), 56–68.

Malik, F. M. (2025). Peran KUA dalam Menekan Tingginya Angka Pernikahan Dini (Studi di KUA Kecamatan Wates) [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri].

Moleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, K. (2003). Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU. Jurnal UNISIA, 48(XXVI/II), 125–138.

Nurad, L. (2024). Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].

Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak dan Pencegahannya. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (Health Science Research), 23(4), 275–283. https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 186.

Srifinora. (2023). Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar (2019–2022) [Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].

Syahrum, M. (2018). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UNICEF & PUSKAPA UI. (2020). Factsheet: Child Marriage in Indonesia. Jakarta: UNICEF dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia.

Wijaya, N., dkk. (2022). Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini yang Terjadi di Kecamatan Kabawo Kab. Muna Tahun 2022. Jurnal Wins, 3(3), 128–135.

Yin, R. K. (2011). Case Study Research: Design and Methods. California: Sage Publications.

Downloads

Published

2026-11-17

How to Cite

Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Halmahera Tengah. (2026). Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 3(5), 12269-12278. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/8500