PERAN DAN TANGGUNG JAWAB IDI DALAM MEMBANTU DOKTER YANG BERMASALAH
Keywords:
Ikatan Dokter Indonesia, Peran dan Tanggung Jawab IDI, Penanganan Dokter yang BermasalahAbstract
Terkait masalah profesionalisme, etika, dan hukum, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hadir untuk mendukung para dokter. Advokasi hukum, pengembangan profesional, mediasi sengketa yang melibatkan dokter, pasien, kolega, atau lembaga, dan penyelesaian perselisihan etika merupakan bidang-bidang yang dibahas dalam publikasi ini terkait fungsi IDI dalam membantu para dokter. Identifikasi dan Integritas Data (IDI) bertindak sebagai penengah yang tidak memihak atas pelanggaran etika kedokteran melalui Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Untuk lebih menjamin perlakuan yang adil dan sesuai prosedur, IDI juga menawarkan bantuan kepada para dokter selama proses investigasi dan pengambilan keputusan. Sebaliknya, IDI mengabdikan diri untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bidang kedokteran melalui penegakan norma etika dan profesi yang ketat. Melalui strategi ini, IDI berperan sebagai pembela bagi para dokter Indonesia dan pelindung sistem layanan kesehatan yang bermutu tinggi di negara ini. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan cara kerja internal IDI dan bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam membangun lingkungan perawatan kesehatan yang jujur.
References
Aflanie, I., Nirmalasari, N., & Arizal, M. H. (2020). Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal. Depok, Indonesia: RAJAWALI PERS.
Asyhadie, H. Z. (2022). Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia. Depok, Indonesia: RAJAWALI PERS.
Dandel, E. F. (2021). Aspek hukum pelanggaran kode etik mengenai rahasia kedokteran. Lex Crimen, 10(12).
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. (telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Prawiroharjo, P., Sidipratomo, P., & Budiningsih, Y. (2018). Bagaimanakah Peran MKEK dalam Menyikapi Macetnya Eksekusi Keputusan Sidang MKEK yang Melibatkan Otoritas Lain?. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, 2(3), 97.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Muhammad Yusuf, Petrus Ruben Kolgigon, Hudi Yusuf

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.