ANALISIS SISTEM LAPORAN KEUANGAN DI KECAMATAN DENAI KELURAHAN BINJAI

Abstract

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa definisi dari kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Sementara itu, keuangan kelurahan berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya, bantuan pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun bantuan dari pihak ketiga, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Tujuannya untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses penyusunan laporan keuangan, serta bagaimana kelurahan  atau sekretaris lurah mengatasi jika di dalam proses penyusunan laporan keuangan itu terjadi kendala atau permasalah di Kelurahan BINJAI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan BINJAI menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang berfungsi menyediakan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. SIPD dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) RI dapat mempermudah mengelola dan menyususun laporan keuangan kelurahan binjai dengan mudah dan efektif serta, tidak akan ada terjadinya salah input keuangan.