Rekonstruksi Hak Ijbar Wali dalam Mencegah Pernikahan Paksa: Tinjauan Maqashid Syariah

Authors

  • Rofika Aulya Universitas Muhammadiyah Makassar
  • M. Ilham Muchtar Universitas Muhammadiyah Makassar
  • Abdul Fattah Universitas Muhammadiyah Makassar

Keywords:

Hak ijbar, maqashid syariah, pernikahan paksa

Abstract

Praktik pernikahan paksa yang kerap dilegitimasi melalui konsep hak ijbar wali menimbulkan ketegangan antara otoritas wali dan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fikih Islam mengenai hak ijbar wali serta mengkaji implikasi penerapannya terhadap kebebasan memilih pasangan dalam perspektif maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan maqashid syariah. Data primer diperoleh dari kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili dan didukung oleh sumber sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan editing, pengorganisasian, reduksi data, serta telaah kritis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ijbar secara normatif merupakan bentuk tanggung jawab wali untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada aspek agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Namun, penerapan hak ijbar secara koersif tanpa persetujuan calon mempelai terbukti membatasi hak otonomi perempuan dan bertentangan dengan prinsip hifz an-nafs (menjaga jiwa) serta hifz al-‘ird (menjaga kehormatan), karena berpotensi memicu tekanan psikologis dan ketidakharmonisan rumah tangga. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan hak ijbar wali harus dibatasi oleh prinsip kerelaan dan kemaslahatan guna mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai semangat maqashid syariah.

References

Akbar, M. Y., & Efendi. (2020). Ijbar Wali dan Perspektif Maslahah al-Syathibi. Guepedia.

Al-Jaziri, A. (1999). Kitab al-Fiqih ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah (Jilid 4). Darul Kutub al-Alamiyah.

Ar-Raisuni, A. (1992). Nazariat al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syathibi. Ar-Risalah Publisher.

Asy-Syirazi, A. I. (1995). Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi‘i (Jilid 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu (Jilid IX, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.). Gema Insani.

Harahap, N. (2014). Penelitian kepustakaan. Jurnal Iqra’, 8(1), 68–73.

Hermawan, A. (2005). Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif. Grasindo.

Hidayah, N. R. (2021). Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi [Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto].

Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021: Bayang-Bayang Stagnansi dan Daya Juang Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Nazir, M. (2005). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.

Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Antasari Press.

Raudhanisa, N. (2022). Tinjauan Hak Ijbar Wali dalam Perkawinan Terhadap Kemaslahatan Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].

Ridha, A. F. (2020). Pandangan Maqashid al-Syari’ah Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh].

Downloads

Published

2026-11-17

How to Cite

Rekonstruksi Hak Ijbar Wali dalam Mencegah Pernikahan Paksa: Tinjauan Maqashid Syariah. (2026). Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 3(5), 12279-12287. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/8501