PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIROKRASI PUBLIK: STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI MERAUKE

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik merupakan faktor penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke serta merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat umum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih menghadapi tantangan struktural, sosial-budaya, dan ekonomi, seperti kompleksitas birokrasi, kurangnya akses informasi, serta faktor budaya yang membentuk hubungan masyarakat dengan pemerintah. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, efektivitasnya masih bervariasi tergantung pada tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi. Partisipasi yang lebih aktif terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang menyederhanakan mekanisme partisipasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses informasi, serta penguatan peran tokoh adat dan organisasi masyarakat sipil dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi mekanisme partisipasi yang adaptif terhadap kondisi sosial-budaya lokal menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Merauke.