17+8 TUNTUTAN RAKYAT: KRISIS KEPERCAYAAN DAN REFORMASI DPR PADA ERA PRESIDEN PRABOWO
Keywords:
Krisis Kepercayaan, Reformasi DPR, Era Presiden PrabowoAbstract
Kebijakan pemerintah tentang lembaga DPR untuk di menaikkan gaji dan tunjangan lembaga DPR itu sendiri, memicu gerakan sosial yang didasari oleh ketimpangan sosial antara pejabat dan masyarakat, dimana adanya fenomena rakyat indonesia yang sedang mengalami kemiskinan dimana mana dan disisi lain para pejabat daerah nya berjoget joget menggambarkan senang di atas penderitaan bangsanya sendiri, hal ini menyebabkan emosi kemarahan masyarakat untuk menuntut kebijakan yang tidak sepatutnya itu serta tanggapan pejabat yang semena mena membuat situasi semakin memanas, oleh karena itu di penelitian ini kami akan membahas dinamika yang telah terjadi saat ini dalam sudut pandang sosiologi dan akan membandingkan nya dengan hal serupa pada Demonstrasi 1998 bagaimana untuk membuktikan semua orang bahwasannya kekuasaan atas rakyat dipegang oleh rakyat itu sendiri.
References
Apriliani, R. (2025). 17+8 Tuntutan Rakyat untuk Pemerintah yang Viral di Medsos, Ini Isinya. https://www.beautynesia.id/life/17-8-tuntutan-rakyat-untuk-pemerintah-yang-viral-di-medsos-ini-isinya/b-308870/amp
Basri, M. H., Mustamar, S., & Ningsih, S. (2013). DINAMIKA POLITIK REZIM ORDE BARU DI INDONESIA STUDI TENTANG KEGAGALAN KONSOLIDASI POLITIK REZIM ORDE BARU PADA TAHUN 1990-1996. Publika Budaya, 1(1), 1–15.
Haris, A., AB Rahman, A. Bin, & Wan Ahmad, W. I. (2019). Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial. Hasanuddin Journal of Sociology, 1(1), 15–24. https://doi.org/10.31947/hjs.v1i1.6930
Hermanto, B. (2024). Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris PUBLIC PARTICIPATION DYNAMICS TOWARD An Analysis of Constitutional Court Decision. Jurnal Yudisial, January. https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.668
Himawan, E. M., Pohlman, A., & Louis, W. (2022). Revisiting the May 1998 Riots in Indonesia: Civilians and Their Untold Memories. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 41(2), 240–257. https://doi.org/10.1177/18681034221084320
Mardianti, E. (2022). Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan: Antara Gerakan Moralis Atau Gerakan Politis. POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan, 2(2), 82–103. https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.82-103
Martitah, M., Hidayat, A., Anitasari, R. F., Rahman, M. A. M., & Aini, T. R. (2023). Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. Journal of Indonesian Legal Studies, 8(2), 545–594. https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262
Muhammad, L. M. (2016). Gerakan Sosial Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Di Jalur Pendakian Gunung Penanggungan Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Gerakan Sosial, 38–39.
Munsi, H. (2016). Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti-Komunis. ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia, 1(1), 30–43. https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i1.998
Ranawati, N. K. (2025). Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat yang Ramai di Medsos dan Maknanya. https://www.detik.com/jabar/berita/d-8092490/apa-itu-17-8-tuntutan-rakyat-yang-ramai-di-medsos-dan-maknanya
Riana, D. R. (2021). Rekonstruksi Sejarah 1998 Dalam Perspektif New Historicism: Kajian Atas Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. Multilingual, 20(2), 194–207. https://doi.org/10.26499/multilingual.v20i2.224
Rizki, M. (2025). Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke Parpol, DPR dan Polri Rendah. https://kumparan.com/kumparannews/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-ke-parpol-dpr-dan-polri-rendah-24NwZtPEjx9
Rohman, M. F. (2025). Tagih Janji 17+8 Tuntutan Rakyat, Mahasiswa Lanjut Gelar Aksi di DPR. 2–5. https://www.nu.or.id/nasional/tagih-janji-17-8-tuntutan-rakyat-mahasiswa-lanjut-gelar-aksi-di-dpr-4KYYs
Sulistianti, R. (2025). Gaji DPR Fantastis, tapi Siapa yang Berwenang Menentukan? https://www.inilah.com/siapa-yang-menentukan-gaji-dpr
Syarief, A. (2025). Demo 1998 dan 2025: Dua Gelombang Kemarahan, Dua Zaman yang Berbeda. https://fusilatnews.com/demo-1998-dan-2025-dua-gelombang-kemarahan-dua-zaman-yang-berbeda/
Yonatan, A. Z. (2025). Capai 360 Kasus, DPR & DPRD Jadi Profesi Ke-3 yang Paling Sering Korupsi. https://goodstats.id/article/capai-360-kasus-dpr-dan-dprd-jadi-profesi-ke-3-yang-paling-sering-korupsi-kb9kh
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Keiza Azzahra Salsabila, Nazwa Anastasya, Zahtza Saritza, Aurelia Christina Simanjuntak, Mufidin Nafis, Kartini R Situmorang, Ria Manurung, Silvia Annisa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










