DAMPAK TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS TERHADAP INVESTASI ASING: ANALISIS KASUS KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR INDUSTRI
Keywords:
tindak pidana ekonomi, investasi asing, penegakan hukumAbstract
Tindak pidana ekonomi khusus seperti korupsi, pencucian uang, dan manipulasi pasar memiliki dampak luas yang mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia serta menciptakan citra negatif bagi iklim investasi asing. Tindak pidana ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi, mengurangi daya tarik investasi, serta menghambat masuknya modal yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Kejahatan korporasi di sektor industri menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan regulasi, yang memengaruhi kepercayaan investor asing. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan regulasi serta penegakan hukum yang lebih efektif untuk menanggulangi kejahatan korporasi, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang aman, stabil, dan kondusif bagi investasi.
Downloads
References
Akhmad Faisal Lutfi et al. "Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN." e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 7: 30-35, 2020.
Carolina, Anita. "Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif di Indonesia, Hongkong, Singapura, dan Thailand." InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi) 8, no. 1: 107-121, 2012.
Charisma, Yosafat, and Aloysius Gunadi Brata. "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sembilan Negara Asia Tahun 2011-2014." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
Junaidi Patra, and I. Ketut. "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia." Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 3, no. 1: 71-79, 2018.
Nguyen, M.L.T., Bui, T.N., Thai, T.D., Nguyen, T.T., and Nguyen, H.T. "Shadow Economy, Corruption, and Economic Growth: A Bayesian Analysis." In International Econometric Conference of Vietnam, 747-762. Cham: Springer International Publishing, 2022.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Yoserwan, and Nani Mulyati. Hukum Pidana Ekonomi. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Willy Yohanes, Hudi Yusuf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
