MENGUNGKAP JARINGAN KORUPSI: ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS-TPK/2024
Keywords:
Korupsi, Penegakan Hukum, Jaringan KorupsiAbstract
Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah di Indonesia. Dalam konteks ini, Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024 menjadi penting untuk dianalisis, karena mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi yang melibatkan individu dalam jaringan yang lebih luas. Kasus ini menunjukkan kolusi antara berbagai aktor dari sektor publik dan swasta, sehingga pemahaman mendalam tentang pola-pola korupsi yang ada sangat diperlukan untuk merumuskan strategi pemberantasan yang lebih efektif. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang skala dan dampak dari tindak pidana korupsi, serta pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum dalam menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat dan berkelanjutan.
Downloads
References
Ahmad Fahd Budi Suryanto, “Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia,” Jurnal Dharmasisya 1, no. 2 (02 Juni 2021): Jakarta: Universitas Indonesia.
Asrianto Zainal, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan,” Jurnal Hasil Penelitian 11, no. 2 (November 2016): Kendari: Institut Agama Islam Negeri.
Fadli M. Iskandar, “Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di Indonesia,” Jurnal Khazanah Multidisiplin 3, no. 1 (2020), Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
Faisal Santiago, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum,” Jurnal Pagaruyuang Law 1, no. 1 (Juli 2017): Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
Gress Gustina Adrian Pah, Echwan Iriyanto, dan Laely Wulandari, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Lentera Hukum 1, no. 1 (April 2014), Jember: Universitas Jember.
Verena Blechinger, “Corruption and Political Parties,” dalam Sectoral Perspectives on Corruption (2002): 1–25.
Yeni Sri Lestari, “Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia,” Pandecta Research Law Journal 12, no. 1 (2017): 67–75.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Willy Yohanes, Hudi Yusuf

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.