ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK LAYANAN PUBLIK DI BALAI KOTA BUKITTINGGI

Abstract

Kajian mengenai peran historis daerah dalam pembentukan kedaulatan negara telah dilakukan dalam berbagai penelitian, namun studi yang secara khusus menelaah konstruksi keistimewaan Bukittinggi berbasis lima pilar perjuangan serta kaitannya dengan dinamika pusat–daerah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan historis Bukittinggi sebagai pusat kedaulatan Republik Indonesia, mengeksplorasi kontribusi masyarakat dan institusi lokal pada masa revolusi, serta mengidentifikasi relevansinya terhadap argumentasi keistimewaan daerah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan 12 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, wawancara semi terstruktur, dan observasi lapangan terbatas, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bukittinggi memainkan peran kritis dalam penyelamatan negara melalui keberadaan PDRI, penerbitan ORIPS sebagai instrumen kedaulatan moneter, gerakan emas Amai amai sebagai bentuk pengorbanan sipil, pembentukan institusi negara darurat, serta kontribusi RRI Bukittinggi dalam mempertahankan kedaulatan informasi. Temuan ini memperkaya teori historical institutionalism dan memperluas pemahaman mengenai bagaimana memori kolektif perjuangan dapat menjadi dasar legitimasi kebijakan keistimewaan daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kontribusi historis dalam penguatan identitas kota dan menawarkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam merumuskan program pelestarian nilai perjuangan. Studi ini juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan mengenai hubungan antara sejarah perjuangan, tata kelola publik, dan manajemen konflik di tingkat pemerintah daerah