Peran Aplikasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Sebagai Media Pelayanan Masyarakat Terkait Informasi Hukum Di Pemerintah Kota Padang
Keywords:
JDIH, Governansi Digital, Media Pelayanan MasyarakatAbstract
Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah platform digital yang menyediakan layanan informasi hukum di Pemerintah Kota Padang. Transformasi digital dalam pengelolaan informasi hukum ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Meskipun aplikasi JDIH Kota Padang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal inovasi dan aksesibilitas, penelitian mengidentifikasi hambatan utama berupa keterbatasan sumber daya manusia dalam proses digitalisasi serta rendahnya kesadaran dan literasi hukum di kalangan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai media pelayanan masyarakat terkait informasi hukum di Pemerintah Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder berasal dari dokumen resmi dan arsip. Analisis dilakukan dengan kerangka Miles & amp; Huberman, yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi JDIH Kota Padang telah berfungsi sebagai media layanan informasi hukum yang memudahkan akses terhadap Perda, Perwako, dan dokumen hukum lainnya secara cepat dan transparan. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, penumpukan digitalisasi arsip lama, dan sosialisasi yang masih minim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengelola, penjadwalan pembaruan sistem, serta peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat agar JDIH benar-benar efektif dan inklusif sebagai rujukan hukum daerah
References
Aprilia, R. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Jdih Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Journal Of Government and Social Issues (JGSI), 2(1), 2022.
Basyo, I., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(1), 23–31. https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i1.477
Engkus, A. R. A., & , Alliadzar Hanif, A. T. F. (2021). Buku Mewujudkan GG melalui Pelayanan Publik. Dialektika, 19(1), 1–361.
Finanda, A. S., Fadhila, J. F., & Hayat, H. (2024). Implementasi Prinsip Prinsip Pelayanan Publik. Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 74–78. https://doi.org/10.22225/pi.9.1.2024.74-78
Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat. Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat, 1(3), 17. https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.281
Hai, K. A., Watulingas, R. R., & Refli, S. (2021). Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 20151. Lex Administratum, 9(7), 63–71.
Indrawijaya, S., Utomo, P. E. P., & Suprayogi, D. (2025). Manajemen Pengelolaan Produk Hukum Melalui Implementasi Aplikasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Berbasis Teknologi Informasi Di Universitas Jambi. Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan, 14(2), 648–663. https://doi.org/10.22437/jmk.v14i2.42275
Laia, O., Halawa, O., & Lahagu, P. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi, 1(1), 70– 76. https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.15
Lejau, R., Utomo, H. S., & Rande, S. (2022). Evaluasi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu). In Jurnal Paradigma (Vol. 11).
Muhamad Taufik Wahyudi, Risma Yana, Aisyah Andriani, Noor Ulfa Amelia, Amelia Fitria Wulandari, & Reza Noor Ihsan. (2024). Transparansi Informasi Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkumham Kalteng. Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 2(1), 69–77. https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.749
Mulyono, Z. T., Rahayu Utami Biro Hukum Sekretariat Daerah, T., & Jawa Tengah, P. (2019). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik. Online Administrative Law & Governance Journal, 2(4), 733.
Putra, R. R., & Ariesmansyah, A. (2023). Inovasi Sektor Publik Dalam Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum) di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 47–56. http://jurnaldialektika.com/
Rajamemang, R., Ulmi Q, A. T., Maidin, A. M. R., Putera, W., AB, F., & Sabir, M. (2025). Quality of Service in the Development of E-Government Systems towards Community Participantion (Case Study of Sinjai Regency Public Service Mall). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 9(2), 276–295. https://doi.org/10.24198/jmpp.v9i2.59348
Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 55–67. https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328
Rohmanudin, A. O., Komalasari, A. E., Heryanto, B., Fitri, I., Raswati, R., & Maulana, Y. H. (2023). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN. 8(2), 1–7.
Wulandari, D. A., Yusuf, M., & Nurhasanah, N. (2023). Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dalam Menunjang Informasi Pelayanan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Pencerah Publik, 10(1). https://doi.org/10.33084/pencerah.v10i1.5269
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Yohana Yohana, Nisa Afni, Zalita Zalita, Yulia Hanoselina
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
