Peran KUA dalam Penanggulangan Pernikahan Dini pada Komunitas Pemulung di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo dalam upaya menanggulangi pernikahan dini pada komunitas pemulung di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: (1) peran KUA Tallo dalam mencegah dan menekan praktik pernikahan dini di kalangan komunitas pemulung di Kelurahan Kaluku Bodoa; serta (2) faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi upaya KUA Tallo dalam menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai KUA, tokoh masyarakat, dan anggota komunitas pemulung, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai literatur seperti buku, skripsi, dan jurnal ilmiah. Lokasi penelitian berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Tallo berperan aktif dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui kegiatan penyuluhan, program bimbingan perkawinan, serta kerja sama dengan pemerintah kelurahan dan tokoh agama. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Program Gas Nikah (Gerakan Sadar Nikah) yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak negatif pernikahan dini. Faktor pendukung pelaksanaan program tersebut meliputi adanya regulasi yang jelas, keterlibatan tokoh agama, dan sinergi lintas sektor. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi yang terbatas, serta kuatnya pengaruh budaya dan tradisi lokal. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan adanya penguatan program edukasi berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas penyuluh agama, serta optimalisasi kerja sama antarinstansi guna menekan angka pernikahan dini, khususnya pada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang rentan