Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat

Abstract

Tanah bagi masyarakat hukum adat memiliki dimensi sosial, religius, dan identitas komunal, tetapi perlindungan hak ulayat dalam praktik masih lemah karena pengakuannya bersyarat (“sepanjang menurut kenyataannya masih ada”) dan tanah ulayat umumnya belum terdaftar. Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi hukum waris adat terhadap tanah ulayat Suku Anak Dalam serta perlindungan hukum bagi ahli waris adat atas tanah ulayat yang mengalami perubahan hak secara sepihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5287 K/Pdt/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat bersifat pluralistik, sedangkan tanah ulayat diwariskan secara komunal dan tidak dapat dibagi-bagikan kepada individu. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa eksistensi masyarakat hukum adat tidak semata-mata bergantung pada pengakuan formal negara, melainkan pada kebiasaan yang hidup secara turun-temurun dan didukung bukti historis. Mahkamah Agung menyatakan penguasaan tanah ulayat oleh PT Berkat Sawit Utama sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan Hak Guna Usaha yang diterbitkan tidak mengikat, dan menghukum perusahaan menyerahkan tanah serta membayar ganti rugi materiil. Pemerintah daerah disarankan segera menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah agar keberadaan tanah ulayat dapat diverifikasi sebelum hak atas tanah diterbitkan, didukung Kebijakan Satu Peta.