Penegakan Hukum terhadap Pembakaran Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Titi Rantai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan

Abstract

Praktik pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka di permukiman mengancam kelestarian lingkungan dan menghambat target Sustainable Development Goal (SDG’s) 11.6 mengenai kualitas udara perkotaan. Secara regulasi, Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Persampahan tidak secara eksplisit mencantumkan larangan pembakaran sampah, sehingga memicu ketidakjelasan norma. Penelitian hukum normatif-empiris ini bertujuan menganalisis sinkronisasi regulasi tersebut, efektivitas penegakan hukumnya di Kelurahan Titi Rantai melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta implikasinya terhadap SDG 11.6. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, dan sosiologi hukum dengan pengumpulan data melalui studi pustaka serta wawancara mendalam bersama Kepala Lingkungan (Kepling) I, II, dan VII. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi normatif antara Perda Nomor 7 Tahun 2024 dengan Pasal 29 UU Nomor 18 Tahun 2008. Pada aspek struktur dan budaya hukum, efektivitasnya bervariasi secara spasial. Di Lingkungan I (165 KK) dan Lingkungan II (102 KK), pembakaran berhasil ditekan secara signifikan. Hal ini didorong oleh pendekatan persuasif, hingga optimalnya armada kebersihan (sepeda/kereta sampah harian hingga 2-3 kali seminggu) dengan tarif terjangkau. Sebaliknya, di Lingkungan VII (220 KK lokal), pembakaran sampah intensif (2x seminggu) tetap marak di 5 gang pinggiran sungai karena kendala geografis yang menghambat masuknya armada resmi. Disimpulkan bahwa penegakan hukum belum efektif menyeluruh akibat kekosongan sanksi pada substansi hukum serta ketimpangan akses fasilitas pengangkutan di area pinggiran sungai, yang menghambat pencapaian target emisi udara bersih SDG 11.6 di Kota Medan.