Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Perampasan Kendaraan Bermotor Di Jalanan (Studi Polres Cimahi)

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan perampasan kendaraan bermotor di jalanan di wilayah hukum Polres Cimahi. Persoalan berangkat dari penggunaan jasa pihak ketiga dalam penagihan pembiayaan kendaraan bermotor yang dalam praktik dapat melampaui batas kewenangan, terutama ketika kendaraan dihentikan, dikuasai, atau dibawa tanpa penyerahan sukarela dan tanpa prosedur eksekusi yang sah. Penelitian bertujuan menganalisis bentuk penegakan hukum Polres Cimahi serta kendala yang dihadapi dalam penanganan peristiwa tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan penelitian dihimpun melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan informasi wawancara penyidik Satreskrim Polres Cimahi sebagaimana dirujuk dalam tesis sebagai bahan pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui langkah preventif berupa patroli, pemetaan wilayah rawan, operasi pemberantasan premanisme, dan penerimaan pengaduan, serta langkah represif berupa laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti. Pengungkapan perkara yang dirujuk dalam tesis mencatat lima tersangka dan dua orang berstatus DPO, disertai pengamanan kendaraan yang berkaitan dengan perkara. Kendala utama meliputi pembedaan sengketa perdata dan tindak pidana, pembuktian perbuatan dan peran individual, pencarian pelaku, keterkaitan barang bukti, serta ketergantungan pada laporan masyarakat. Penegakan hukum perlu diperkuat melalui pembuktian yang cermat, pengawasan perusahaan pembiayaan, koordinasi, dan pemahaman batas kewenangan penagih.