Pembatasan Keterlibatan Prajurit TNI Dalam Kegiatan Bisnis: Kajian Yuridis Normatif Atas Kepastian Hukum Dan Konflik Kepentingan

Abstract

Penelitian ini mengkaji batasan hukum keterlibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam aktivitas ekonomi dan kegiatan bisnis dengan berfokus pada kepastian hukum dan konflik kepentingan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya larangan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, sementara pembedaan antara aktivitas ekonomi pribadi yang sah dan keterlibatan dalam kegiatan bisnis yang dilarang masih memerlukan kriteria yang lebih operasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pembatasan tersebut, merumuskan parameter penilaian terhadap kepemilikan aset pribadi, investasi, kepemilikan saham, kegiatan usaha, dan jabatan dalam badan usaha, serta mengembangkan kerangka pengaturan terhadap keterlibatan ekonomi tidak langsung melalui anggota keluarga, perusahaan, yayasan, koperasi, maupun pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan analitis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan keterlibatan prajurit dalam kegiatan bisnis harus ditafsirkan berdasarkan prinsip konstitusional, yaitu kepastian hukum, proporsionalitas, supremasi sipil, profesionalisme militer, dan perlindungan hak individu. Penelitian ini mengidentifikasi tujuh parameter substantif, meliputi sumber modal, peran dan intensitas keterlibatan, kewenangan pengambilan keputusan, pengendalian operasional usaha, manfaat ekonomi yang diterima, hubungan aktivitas ekonomi dengan tugas kedinasan, serta penggunaan jabatan, fasilitas, atau informasi militer. Kepemilikan aset maupun investasi pasif tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai keterlibatan dalam kegiatan bisnis yang dilarang. Demikian pula, hubungan keluarga atau penggunaan pihak ketiga memerlukan pembuktian mengenai sumber pendanaan, pemberian instruksi, pengendalian, pengambilan keputusan, dan manfaat ekonomi yang sebenarnya diterima. Penelitian ini mengusulkan klasifikasi aktivitas ekonomi ke dalam empat kategori, yaitu diperbolehkan, wajib dideklarasikan, dibatasi, dan dilarang, disertai mekanisme pengungkapan serta pemeriksaan berbasis risiko dan perlindungan terhadap proses hukum yang adil serta data pribadi. Usulan tersebut merupakan rekomendasi pengaturan ke depan dan belum menjadi kewajiban hukum positif sebelum ditetapkan melalui instrumen hukum yang sah.