Pencabutan Laporan dan Penghentian Perkara Dugaan Pelecehan Seksual (Analisis Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan bagi Korban (Studi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Mantan Kepala SATPOL PP Kabupaten Tangerang)

Authors

  • Putra Jaya Universitas Pamulang

Keywords:

pelecehan seksual, delik aduan, hukum pidana

Abstract

Pelecehan seksual merupakan persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan perlindungan martabat, integritas tubuh, kebebasan seksual, dan rasa aman seseorang. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dugaan tindakan tersebut melibatkan pejabat publik yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan pihak yang melaporkan. Kajian ini membahas dugaan pelecehan seksual yang melibatkan AS, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, terhadap seorang pegawai perempuan berinisial B. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada 2 September 2026 di lingkungan kantor Satpol PP Kabupaten Tangerang dan dilaporkan ke Polda Banten dengan Nomor LP/B/417/IX/SPKT I.DITRESKRIMUM/2026/POLDA BANTEN. Dalam perkembangan pemberitaan yang menjadi bahan kajian, penanganan perkara disebut dihentikan setelah pelapor mencabut pengaduannya. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis difokuskan pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan hak asasi manusia, serta aturan disiplin aparatur sipil negara. Kajian ini menyoroti hubungan antara sifat delik aduan pada bentuk pelecehan seksual tertentu, ketentuan penarikan pengaduan dalam KUHP, dan larangan penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan. Kesimpulan mengenai legalitas penghentian perkara memerlukan pemeriksaan dokumen resmi, terutama klasifikasi tindak pidana, status tahapan penanganan, keabsahan pencabutan pengaduan, dan dasar tertulis penghentian.

References

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Downloads

Published

2026-11-18

How to Cite

Putra Jaya. (2026). Pencabutan Laporan dan Penghentian Perkara Dugaan Pelecehan Seksual (Analisis Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan bagi Korban (Studi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Mantan Kepala SATPOL PP Kabupaten Tangerang). Jurnal Intelek Insan Cendikia, 3(11), 6667-6677. https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/8507