Peran Dinas Lingkungan Hidup Mengenai Izin Lokasi Pembangunan Perumahan Daerah Pegunungan di Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
Keywords:
Dinas Lingkungan Hidup, Izin Lokasi, Pembangunan PerumahanAbstract
Pembangunan perumahan di daerah pewgunungan terus berkembang karena banyaknya permintaan masyarakat dengan rumah subsidi murah, sehingga pihak swasta mengupayakan berbagai cara agar terpenuhinya keinginan masyarakat. Apakah upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam perizinan pembangunan di daerah pegunungan. Teori yang digunakan adalah teori menurut hendropuspito yaitu excepted roles ( Peran yang diharapkan), dan actual roles ( Peran yang disesuaikan ). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran penting selain mengawasi, dinas lingkungan hidup juga yang memberikan surat perizinan apakah suatu pembangunan di dataran tinggi memiliki kelayakan untuk di dirikan sebuah bangunan yang berjangka panjang. Dan selain itu pula sebelum dilakukannya pembangunan harus diperhatikan saluran air, sehingga bias lolos untuk perizinan pembangunan. Dan seharusnya Dinas Lingkungan Hidup biasa lebih memilih dalam perizinan pembangunan terutama di dataran tinggi yaitu pegunungan.
Downloads
References
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan). Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. Halm. 87
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan). Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. Halm. 102
Data Gambaran Umum DLH
Data pendukung desa Bumiwangi
https://lingkunganhidup.bandungkab.go.id
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5227680/banjir-bandang-terjang-ciparay-bandung-152
https://linktr.ee/bidangtatalingkungan?lt_utm_source=lt_admin_share_link#308755023k-terkena - dampak
https://sikumbang.tapera.go.id/lokasi-perumahan/SOR2920132021T001
https://www.bandungkab.go.id/uploads/20190315081648-pt-agung-mas-jaya-daksa.pdf
Pasal 1 butir 1, 6 ,7,dan 4 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Pasal 35 ayat (2)
Perda No 5 TAHUN 2018 Kabupaten Bandung
Perme LHK no 4 tahun 2021
Pertanahan Nasional R.I (Nomor5 Tahun 2015) tentang izin lokasi, Ketentuan umum Pasal 1 :
Rachmawati, Alfi. 2015 Izin Lokasi Sebagai Syarat Perolehan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal Untuk Pembangunan Perumahan.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD. Alfabeta.
UUD No 33 tahun 1945
Yunia, Selly. 2016 Izin Lokasi Sebagai Syarat Perolehan Hak Atas Tanah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Annisa Nurkhalifah, Rifi Rivani Radiansyah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.