ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI BAGIAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) KOTA MANADO
Keywords:
Kinerja, Aparatur Sipil Negara/PegawaiAbstract
Tujuan dari penelitian untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara di Bagian Legislasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai Kinerja Aparatur Sipil Negara di Bagian Legislasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Bagian Legislasi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Ambon sudah berjalan dengan baik, karena berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja dilihat dari aspek inisiatif yang dilaksanakan oleh pegawai sudah sangat baik, dilihat dari aspek kerjasama dalam melaksanakan tugas sudah berjalan sangat baik, dilihat dari aspek disiplin (sikap/perilaku) pegawai dalam melaksanakan tugas sudah berjalan dengan baik sedangkan dilihat dari aspek tanggungjawab sudah menunjukkan hasil sangat baik.
Downloads
References
Asri, Laksmi, Riani. 2011. Budaya Organisasi. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Atmosudirdjo, Pradjudi. 1997. Membangun Visi dan Orientasi Kinerja Aparatur Daerah: Menjawab Tantangan Masyarakat Indonesia Baru Dalam Manajemen Pembangunan. Nomor 19 Tahun V April 1l-19.
Cordosa, Faustino, Gomes. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
Dessler, Gary. 1998. Manajemen Sumberdaya Manusia. Edisi Ketujuh, Jilid 1 dan 2. Jakarta: Prenhallindo.
Dharma, Surya. 2012. Manajemen Kinerja. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
Edi, Sutrisno. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Prenada Media
Group.
Handoko. 2000. Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Hasibuan, Malayu. 2009. Manajemen Sumber Daya Mahusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).
Moleong, Lexy. 2010. Metode Penelitin Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rasdakarya.
Mathis, Robert L dan Jackson, John H. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
Mangkunegara, Anwar, A. Prabu. 2002. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakrta: Refika Aditama.
_______, 2005. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung : PT. Refika Aditama.
_______, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Ke Tujuh. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Musanef.1983. Manajemen Kepegawaian Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
Ndraha, Taliziduhu. 1997. Budaya Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta.
Pamungkas. 2000. Teori Kepemimpinan dalam Manajemen, Yogyakarta: Armurita.
Prawirosentono, Suryadi. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia. Yogyakarta: BPFE.
Pasolong, Harbani. 2017. Teori Administrasi Publik. Cetakan Kedelapan. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Robbins, P. Stephen. 1989. Teori Organisasi: Struktur, Desain an Aplikasi. Jakarta: Arcan.
Sinambela, Poltak, Lijan, dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sedarmayanti. 2007. Produktifitas Kerja. Bandung: CV. Mandar Maju.
_______, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama.
Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama. Yogyakarta: STIE YKPN.
Sulistiyani, Ambar, Teguh dan Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Pendekatan Administratif dan Operasional. Bandung: PT. Bumi Aksara.
Siagian, Sondang, P. 1985. Peranan Staf Dalam Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatit dan R&D. Cetakan Ke-13 Mei 2011. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Tjahya, Supriatna dan Sukiasa, Arjono. 2010. Manajemen, Kepemimpinan, dan Sumberdaya Aparatur. Bandung: CV. Indra Prahasta.
Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
_______, 2010. Budaya Organisasi: Sebuah Kebutuhan Untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang. Cetakan ke-4. Jakarta: Rajawali Press.
Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: CV. Fokusmedia.
Zaenal, Mukarom, dan Muhibudin, Wijaya, Laksana. 2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik: Menuju Clean Government and Good Governance. Cetakan ke-1. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
Alwi. 2016. Analisis Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara. Jurnal Katalogis. Volume 4 Nomor 4, April 2016. hlm. 188-200.
Widharto Ishak. 2016. Analisis Kinerja DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu. Jurnal Katalogis. Volume 4 Nomor 10, Oktober 2016. hlm. 32-43.
Rindah. 2017. Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Katalogis. Volume 4 Nomor 1, Januari 2017. hlm. 109-119.
Eka Septiani. 2018. Analisis Kinerja Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh. Jurnal Aministrasi Nusantara (JAN). Volume 1 Nomor 2-Juni 2018.
Abdul Nadjib. 2020. Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. 12 (1):279-287-Juni 20
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Sumber Daya Manusia Aparatur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
Peraturan Walikota Ambon Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Aministrator dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Suyetno Suyetno, Avent Christy Patiro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
